Oleh: Sri Rezeki, S.Kom
POLEMIK mengenai penumpukan bijih timah di Belitung dan Belitung Timur belakangan ini berkembang begitu cepat.
Sayangnya, kecepatan penyebaran informasi tidak selalu diiringi dengan kedalaman analisis.Baca Juga:
Di ruang publik, muncul narasi yang seolah-olah mengarahkan kesimpulan bahwa setiap tumpukan bijih timah yang berada di gudang mitra, gudang kolektor, maupun Stasiun Pengumpul identik dengan praktik penimbunan ilegal.
Padahal, persoalan yang sedang terjadi jauh lebih kompleks daripada sekadar melihat banyaknya stok mineral yang belum berpindah tangan.
Pertanyaan mendasar yang seharusnya diajukan bukanlah "mengapa stok bijih timah menumpuk?", melainkan "mengapa proses penyerapan hasil produksi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya?"
Jawabannya mengarah pada satu persoalan yang tidak dapat diabaikan, yakni belum terbitnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)
Selama persetujuan tersebut belum diberikan, ruang gerak tata niaga bijih timah menjadi tersendat.
Akibatnya, produksi yang telah dihasilkan oleh mitra resmi PT Timah tidak dapat diserap sesuai mekanisme yang berlaku.
Inilah yang kemudian menciptakan efek domino.
Bijih timah tetap berada di gudang, modal pelaku usaha tertahan, arus kas melemah, aktivitas ekonomi melambat, dan ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan harus menghadapi ketidakpastian.
Ironisnya, di tengah situasi tersebut justru berkembang tudingan yang berpotensi menggeser fokus persoalan dari akar masalah menuju penghakiman di ruang publik.
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mencatat keberhasilan dalam upaya penyelamatan keuangan negara sepanjang Semester I Tah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk menindak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 44.121 hu
NASIONAL
MEDAN Lebih dari dua dekade, Jaipah harus menjalani kehidupan di rumah yang atap dan dindingnya kerap bocor. Setiap hujan turun, ia dan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memperluas pelaksanaan pasar murah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
MEDAN Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.Keluarga korban mer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan seluruh fakta harus diungkap secara terbuka dalam persidangan kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah. Di Gampong Co
NASIONAL
