Di sinilah letak persoalan yang perlu dikritisi secara serius.
Dalam negara hukum, keterlambatan administrasi tidak boleh berubah menjadi beban hukum bagi masyarakat sebelum ada pembuktian yang sah.
Keberadaan stok bijih timah di gudang bukanlah alat bukti tunggal untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.
Menyamakan stok yang belum terserap akibat hambatan administratif dengan barang hasil kejahatan merupakan penyederhanaan persoalan yang berbahaya.
Asas praduga tak bersalah bukan sekadar jargon dalam kitab undang-undang.
Prinsip tersebut merupakan fondasi negara hukum yang mengharuskan setiap dugaan diuji melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di hadapan hukum.
Tanpa proses tersebut, setiap tuduhan hanya bersifat asumtif, bukan kebenaran hukum.
Lebih jauh lagi, narasi yang terburu-buru menggeneralisasi seluruh stok sebagai barang ilegal justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.
Padahal, kepastian hukum merupakan syarat utama bagi keberlangsungan investasi, dunia usaha, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Tidak dapat dipungkiri, negara memiliki kewajiban menindak setiap praktik pertambangan ilegal.
Tidak ada ruang kompromi terhadap pelanggaran hukum. Namun, penegakan hukum yang efektif tidak boleh kehilangan akurasi.
Aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara aktivitas yang memang melanggar hukum dengan dampak yang muncul akibat tersendatnya proses administrasi pemerintahan.
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mencatat keberhasilan dalam upaya penyelamatan keuangan negara sepanjang Semester I Tah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk menindak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 44.121 hu
NASIONAL
MEDAN Lebih dari dua dekade, Jaipah harus menjalani kehidupan di rumah yang atap dan dindingnya kerap bocor. Setiap hujan turun, ia dan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memperluas pelaksanaan pasar murah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
MEDAN Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.Keluarga korban mer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan seluruh fakta harus diungkap secara terbuka dalam persidangan kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah. Di Gampong Co
NASIONAL
