Jika semua dipukul rata, maka hukum berisiko kehilangan rasa keadilan.
Persoalan *RKAB* sendiri semestinya menjadi bahan evaluasi yang lebih luas.
Sebab, setiap keterlambatan dalam penerbitan kebijakan tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga merambat ke seluruh rantai ekonomi.
Penambang kehilangan kepastian penjualan, mitra kesulitan mengelola arus kas, jasa transportasi berkurang pekerjaannya, aktivitas gudang melambat, hingga pelaku usaha kecil di sekitar kawasan pertambangan ikut merasakan penurunan pendapatan.
Artinya, persoalan ini bukan hanya isu pertambangan, melainkan juga isu kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai problem solver.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian ESDM, PT Timah, dan seluruh instansi terkait harus menghasilkan solusi yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian.
Jangan sampai masyarakat yang telah mematuhi mekanisme resmi justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat lambannya proses administrasi.
Media massa juga memikul tanggung jawab besar.
Pers memang memiliki fungsi kontrol sosial, tetapi kontrol sosial yang baik harus dibangun di atas fakta yang lengkap, bukan potongan informasi yang memancing kesimpulan prematur.
Pemberitaan yang mengabaikan konteks berpotensi membentuk opini publik yang tidak proporsional, menciptakan stigma terhadap pelaku usaha yang belum tentu melakukan pelanggaran, bahkan dapat memicu keresahan sosial di daerah.
Kritik kepada pemerintah, perusahaan, maupun aparat penegak hukum tentu penting dalam negara demokrasi.
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mencatat keberhasilan dalam upaya penyelamatan keuangan negara sepanjang Semester I Tah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk menindak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 44.121 hu
NASIONAL
MEDAN Lebih dari dua dekade, Jaipah harus menjalani kehidupan di rumah yang atap dan dindingnya kerap bocor. Setiap hujan turun, ia dan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memperluas pelaksanaan pasar murah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
MEDAN Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.Keluarga korban mer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan seluruh fakta harus diungkap secara terbuka dalam persidangan kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah. Di Gampong Co
NASIONAL
