Berharap Apa dari Pertemuan Presiden dengan Periset BRIN?

Oleh:Dr.-phil. Ir. Arinafril

INDONESIA sedang berada di persimpangan jalan antara menjadikan sains sebagai motor peradaban atau sekadar ornamen politik.

Pertemuan perdana Presiden Prabowo Subianto dengan lebih dari 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan pada Kamis, 6 Agustus 2026, diharapkan akan menandai momen simbolis yang penting bagi panggung sains nasional.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? KUR BNI 2026 Rp100 Juta, Cicilan 5 Tahun Mulai Rp1,93 Juta per Bulan

Di satu sisi, kehadiran para peneliti bersama pameran 12 klaster inovasi, yaitu teknologi energi, pangan, kesehatan, kedirgantaraan, maritim, lingkungan, material maju, digital dan kecerdasan buatan, transportasi, pertahanan, sosial-humaniora, serta produk konsumsi murah, menunjukkan adanya ikhtiar mendekatkan sains dengan pembuat kebijakan.

Kita tidak boleh terjebak pada euforia simbolik. Pameran teknologi di halaman Istana memang menampilkan genteng limbah, sepatu murah, hingga alat pengolahan air darurat.

Sebenarnya ada pertanyaan teknik yang layak diajukan, yaitu: Apakah ini momentum akan lahirnya ekosistem riset yang bebas dari jeratan birokrasi, ataukah hanya sekadar panggung kosmetik untuk meneguhkan legitimasi kekuasaan?

Apakah negara sungguh berkomitmen membangun fondasi riset jangka panjang, ataukah hanya mengoleksi artefak inovasi untuk kepentingan politik sesaat?

Kalau diperluas lagi akan memunculkan pertanyaan lanjutan, yaitu: Apakah pertemuan ini sungguh menandai lahirnya revolusi ekosistem sains yang berani membongkar sumbatan birokrasi, mengubah struktur sosial pengetahuan, dan membebaskan psikologi para periset dari rasa teralienasi?

Atau sebaliknya, sekadar pertunjukan seremonial yang kembali menjerumuskan ilmu pengetahuan ke dalam peran pragmatis sebagai alat legitimasi politik, penghibur psikologis bagi publik, dan komoditas ekonomi jangka pendek yang diperdagangkan di panggung kekuasaan?

Menghindari Perangkap Instrumentalisasi

Pameran inovasi yang diselaraskan secara instan dengan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, gentengisasi, tanggul laut raksasa, terlihat benar pemerintah ingin menunjukkan gejala klasik instrumentalisasi sains.

BRIN dipaksa menjadi bengkel manufaktur aplikatif, bukan pusat frontier science.

Bahayanya jelas: riset dasar yang membutuhkan kesabaran panjang terancam tersingkir oleh obsesi quick wins.

Lebih berbahaya lagi, sains direduksi menjadi sekadar stempel teknokratis untuk mengukuhkan agenda politik jangka pendek.

Menonjolkan inovasi fisik, seperti sepatu murah, genteng limbah, air olahan, akan menjerumuskan BRIN ke dalam jebakan showroom teknologi murahan.

Padahal, ukuran keberhasilan sains bukan jumlah barang yang bisa dipamerkan, melainkan kemampuan melahirkan paradigma baru dan membangun daya tahan epistemik bangsa.

Jika BRIN terus dipaksa menjadi mesin legitimasi politik, maka dikhawatirkan BRIN akan kehilangan fungsi utamanya sebagai laboratorium ide radikal.

Sains yang seharusnya berani mengguncang status quo justru dikerdilkan menjadi alat propaganda pembangunan.

Sesungguhnya inilah bentuk paling terang-benderang dari komodifikasi pengetahuan, yang menyingkap bagaimana sains dijadikan panggung simbolik untuk menenangkan psikologi publik sekaligus mengukuhkan dominasi politik.

Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang melompat maju dalam sains bukan karena pameran produk murah, melainkan karena keberanian mendanai riset fundamental yang tidak selalu menghasilkan artefak instan.

Jika BRIN hanya dijadikan bengkel aplikatif, maka Indonesia akan selamanya menjadi konsumen teknologi global, bukan pencipta.

Mengurai Habibie, Demografi dan Geografis

Presiden Prabowo mengutip ucapan almarhum B.J. Habibie bahwa hanya satu persen penduduk Indonesia yang tergolong "orang pintar".

Kutipan ini terdengar menggugah, seolah menegaskan urgensi investasi pada talenta unggul bangsa dan berkaitan dengan retorika demografi, dalam hal ini kecerdasan intelektual.

Namun, di baliknya tersembunyi ilusi teknokratis yang keliru arah: Seolah persoalan bangsa ini adalah kelangkaan kecerdasan, padahal yang sesungguhnya langka adalah ekosistem yang bebas dari belenggu birokrasi.

Pemerintah tampak membiarkan jerat itu terus mencekik, alih-alih segera memutusnya.

Tanpa otonomi akademis yang sesungguhnya, jutaan "orang pintar" yang digadang-gadang itu hanya akan berakhir sebagai pegawai administratif riset, yaitu hanya cerdas di atas kertas, tetapi terbelenggu dalam birokrasi yang mematikan daya ciptanya.

Ironinya, retorika elite tentang kelangkaan "orang pintar" justru mengalihkan tanggung jawab dari negara kepada individu.

Seolah-olah persoalan riset dan inovasi Indonesia yang tertinggal adalah soal kuantitas otak cemerlang, bukan soal sistem yang gagal memberi mereka ruang untuk bekerja secara merdeka.

Padahal, banyak periset dan akademisi, termasuk mereka yang sempat berkiprah di luar negeri, kerap mengeluhkan birokrasi anggaran penelitian yang berbelit, jenjang karier akademik kaku, dan tekanan administratif yang menyita waktu jauh lebih besar daripada waktu yang tersisa untuk berpikir dan mencipta.

Ketika sistem seperti inilah yang dipertahankan, mengutip Habibie hanya akan menjadi nostalgia retoris tanpa substansi, sementara generasi periset baru justru mengalami nasib yang sama dengan ASN muda yang mengundurkan diri: Pergi mencari udara segar dan ruang bernapas yang tidak lagi tersedia di dalam sistem.

Begitu pula rasionalisasi skor PISA Indonesia yang rendah dengan alasan kompleksitas geografis.

Menyalahkan luas wilayah dan jumlah sekolah adalah bentuk rasionalisasi geografis yang menutupi akar masalah: Tata kelola yang timpang, alokasi sumber daya yang inefisien, korupsi sistemik, dan kegagalan kurikulum.

Mengambinghitamkan geografi hanya melanggengkan maklum kolektif atas ketertinggalan.

Mengukur kualitas pendidikan dengan membandingkan Indonesia dan Singapura, bahkan dengan Vietnam, melalui variabel geografis adalah reduksi yang menyesatkan.

Masalah bukan pada jumlah pulau, melainkan pada ketidakmampuan negara membangun sistem pendidikan yang merata dan bebas dari patronase politik.

Retorika demografi pintar dan geografis luas hanyalah cara lain untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan struktural.

Dengan terus mengulang narasi ini, pemerintah seolah menormalisasi ketertinggalan.

Padahal yang diperlukan adalah keberanian membongkar akar birokrasi yang membelenggu pendidikan dan riset.

Rekonstruksi Ekosistem Riset

Narasi kemandirian teknologi yang terisolasi dari jejaring global berisiko jatuh ke dalam tekno-nasionalisme populistik.

Memaksa periset menciptakan ulang seluruh rantai teknologi demi martabat bangsa tanpa integrasi dengan "global value chain of knowledge" hanya akan membuang waktu dan sumber daya.

Sains tidak bisa tumbuh dalam isolasi, karena sesungguhnya sains bernafas dalam kolaborasi lintas batas.

Gagasan mendirikan sekolah unggulan berstandar "International Baccalaureate" (IB) untuk menjaring anak-anak terpintar adalah strategi elitistis yang berisiko menciptakan segregasi epistemik.

Segelintir elite intelektual akan terasing dari realitas sosio-kultural lokal.

Pembangunan sains berkelanjutan menuntut demokratisasi akses pengetahuan, bukan pengotakan sekolah unggulan.

Segregasi epistemik ini berbahaya karena menciptakan jurang antara elite intelektual dan masyarakat luas.

Alih-alih membangun ekosistem pengetahuan yang inklusif, negara justru memperkuat kasta akademik yang terputus dari realitas sosial.

Janji peningkatan investasi riset melalui penghematan anggaran dan pemberantasan korupsi adalah postur fiskal rapuh.

Tanpa "mandatory allocation" dari PDB, riset Indonesia akan terus menjadi korban fluktuasi politik.

Negara maju tidak pernah menggantungkan nasib sains pada "sisa penghematan fiskal", melainkan menjadikannya prioritas fiskal yang dilindungi undang-undang.

Harapan-harapan baik dari pertemuan Presiden dan periset BRIN diharapkan bukan sekadar retorika kebangsaan.

Sains Indonesia hanya akan melompat maju jika pemerintah berani melakukan rekonstruksi radikal: Mengembalikan otonomi epistemik kepada peneliti, mendekonsentrasi birokrasi BRIN, menetapkan alokasi wajib riset berbasis PDB, dan menjamin kebebasan mimbar akademik.

Tanpa itu, mimpi sains sebagai pembebas kemiskinan dan pendorong Indonesia Emas 2045 akan kandas menjadi selebrasi di balik tembok Istana.

Pertemuan Presiden dengan periset BRIN di Istana bukan sekadar pesta sains, melainkan panggung politik yang berisiko menjadikan riset sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Di balik genteng limbah dan sepatu murah yang dipamerkan, terselip ancaman lebih serius: Sains didegradasi menjadi bengkel aplikatif, sementara riset fundamental yang seharusnya mengguncang "status quo" justru tersingkir.

Jika pemerintah hanya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai kosmetika kebijakan, maka harapan besar mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 akan kandas sebelum bisa berlari.

Jika pertemuan Presiden dan periset BRIN hanya berhenti pada pameran genteng limbah dan retorika demografi intelektual, maka sains Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran kosmetika politik.

Ilmu pengetahuan tidaklah dilahirkan dari panggung selebrasi, melainkan dari keberanian membongkar sumbatan birokrasi, komitmen fiskal yang struktural, dan kebebasan epistemik yang dijamin negara.

Tanpa rekonstruksi radikal, BRIN akan tetap menjadi bengkel aplikatif yang melayani agenda kekuasaan, bukan pusat pengetahuan yang menyalakan obor peradaban.

Sejarah bangsa tidak ditulis oleh mereka yang puas dengan "quick wins", melainkan oleh mereka yang berani menanam benih riset jangka panjang, meski hasilnya tak segera tampak.

Saya tetap menginginkan pemerintah menjadikan sains dan teknologi sebagai pendorong Indonesia Emas 2045.

Langkah-langkah yang diambil haruslah melebihi sekadar simbolisme di Istana.

Pemerintah harus berani menegakkan sains sebagai kekuatan pembebas, bukan alat legitimasi.

Tanpa itu, mimpi besar akan tetap menjadi mimpi dan hanya sekadar ilusi teknokratis yang dipajang di etalase kekuasaan.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen dan Peneliti, Doktor Biogeografi dari Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Jerman, Dosen Proteksi Tanaman Universitas Sriwijaya, dan Dosen Tamu Truong Dai hoc Nong Lam, Thai Nguyen, Vietnam.

Butuh Modal Usaha? KUR BNI 2026 Rp100 Juta, Cicilan 5 Tahun Mulai Rp1,93 Juta per Bulan

Prihatin 43 Mahasiswa Berhenti Kuliah karena Biaya, Bobby Nasution Siapkan Beasiswa di Poltekkes Gunungsitoli

Kebakaran Hebat di Aceh Tengah, 96 Rumah Kayu di Jeget Ayu Ludes Terbakar

HUT Ke-1 Partai Rakyat Indonesia Meriah, DPD PRI Sumut Siap Hadapi Pemilu 2029

Kaesang vs Puan di Jateng V, Siapa Lebih Kuat: Pengaruh Jokowi atau Mesin PDIP?

Banyak Kepala Daerah Mulai Dilirik untuk Pilpres 2029, Pengamat: Sinyal Positif Demokrasi