Janji peningkatan investasi riset melalui penghematan anggaran dan pemberantasan korupsi adalah postur fiskal rapuh.
Tanpa "mandatory allocation" dari PDB, riset Indonesia akan terus menjadi korban fluktuasi politik.
Negara maju tidak pernah menggantungkan nasib sains pada "sisa penghematan fiskal", melainkan menjadikannya prioritas fiskal yang dilindungi undang-undang.
Harapan-harapan baik dari pertemuan Presiden dan periset BRIN diharapkan bukan sekadar retorika kebangsaan.
Sains Indonesia hanya akan melompat maju jika pemerintah berani melakukan rekonstruksi radikal: Mengembalikan otonomi epistemik kepada peneliti, mendekonsentrasi birokrasi BRIN, menetapkan alokasi wajib riset berbasis PDB, dan menjamin kebebasan mimbar akademik.
Tanpa itu, mimpi sains sebagai pembebas kemiskinan dan pendorong Indonesia Emas 2045 akan kandas menjadi selebrasi di balik tembok Istana.
Pertemuan Presiden dengan periset BRIN di Istana bukan sekadar pesta sains, melainkan panggung politik yang berisiko menjadikan riset sebagai alat legitimasi kekuasaan.
Di balik genteng limbah dan sepatu murah yang dipamerkan, terselip ancaman lebih serius: Sains didegradasi menjadi bengkel aplikatif, sementara riset fundamental yang seharusnya mengguncang "status quo" justru tersingkir.
Jika pemerintah hanya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai kosmetika kebijakan, maka harapan besar mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 akan kandas sebelum bisa berlari.
Jika pertemuan Presiden dan periset BRIN hanya berhenti pada pameran genteng limbah dan retorika demografi intelektual, maka sains Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran kosmetika politik.
Ilmu pengetahuan tidaklah dilahirkan dari panggung selebrasi, melainkan dari keberanian membongkar sumbatan birokrasi, komitmen fiskal yang struktural, dan kebebasan epistemik yang dijamin negara.
Tanpa rekonstruksi radikal, BRIN akan tetap menjadi bengkel aplikatif yang melayani agenda kekuasaan, bukan pusat pengetahuan yang menyalakan obor peradaban.
JAKARTA Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka seb
POLITIK
PEMATANGSIANTAR Satreskrim Polres Pematangsiantar menangkap dua pria yang diduga mencuri sepeda motor milik seorang kakek berusia 83 tahun.
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGOYA Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua untuk Kontingen Indonesia pada Asian Games AichiNagoya 2026. Lifter Indone
OLAHRAGA
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali menggelar Job Fair untuk para pencari kerja pada Selasa (29/9/2026). Kegiatan yang be
EKONOMI
JAKARTA Memperingati 66 tahun UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), Dr Budyto, yang merupakan bagian dari ATR/BPN Campaka, menyoroti berbagai
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pembangunan sektor peternakan sekaligus meningkatkan upaya pengendalian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) n
PEMERINTAHAN
BOGOR Lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan buntut temu
NASIONAL
BOGOR Nama Jimmy Masrin menjadi sorotan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas menyerupai hunia
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGPINANG Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV menerima dua penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Penghar
NASIONAL
