"Sihir Politik" Jokowi

Pada akhirnya, "sihir politik Jokowi" tidak hanya bercerita tentang Jokowi. Ia juga merupakan cermin institusi politik Indonesia.

Mengapa seorang mantan presiden masih begitu menentukan percakapan politik?

Mengapa partai membutuhkan figur populer untuk memperoleh daya tarik?

Mengapa kaderisasi sering kalah oleh nama besar?

Mungkin persoalannya bukan karena seorang figur terlalu kuat. Bisa jadi institusi politik kita belum cukup kuat.

Ketika partai gagal membangun identitas, tokoh mengambil alih. Ketika kaderisasi tersendat, popularitas menjadi jalan pintas.

Ketika gagasan sulit dipasarkan, nama seseorang berubah menjadi mata uang politik. Republik kemudian mudah terpesona pada orang.

Padahal, demokrasi yang matang tidak seharusnya bergantung kepada kesaktian siapa pun.

Jokowi pernah memperlihatkan sesuatu yang penting dalam demokrasi Indonesia: seseorang yang tidak berasal dari pusat elite nasional dapat bergerak dari pemerintahan kota menuju Istana.

Itu bagian penting dari perjalanan politik republik. Namun, ujian demokrasi berikutnya justru berlangsung setelah ia meninggalkan Istana.

Apakah sistem politik Indonesia mampu bergerak tanpa terus mengorbit kepada seorang mantan presiden?

Jika mampu, institusi demokrasi telah tumbuh. Jika tidak, persoalannya jauh lebih besar daripada Jokowi.

KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

335 Perusahaan Punya Konsesi di Kawasan Karhutla Sumatra-Kalimantan, Menteri LH: Bisa Dipidana

Pemerintah Kaji Ulang DTSEN, Desil 10 Ternyata Banyak Diisi Masyarakat Kelas Menengah

Qresto Mulai Diterapkan di Medan, 46 Restoran Sudah Gabung Sistem Split Payment Pajak

Harumkan Nama Sumut, Dua Pelajar Toba Pulang Usai Tuntaskan Tugas Paskibraka Nasional 2026

Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi