"Sihir Politik" Jokowi

Oleh:Firdaus Arifin

ADA politisi yang kekuasaannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan.

Begitu kendaraan dinas dikembalikan, pengawalan berkurang, dan ruang kerja ditinggalkan, namanya perlahan menjauh dari percakapan publik.

Baca Juga:

• KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Joko Widodo memperlihatkan gejala berbeda. Ia telah meninggalkan Istana, tetapi belum meninggalkan panggung.

Lebih tepat lagi, panggung politik belum sepenuhnya meninggalkan Jokowi. Pertemuannya dibaca sebagai sinyal. Kunjungannya ke daerah melahirkan tafsir.

Kedekatannya dengan kekuatan politik tertentu dihitung sebagai salah satu variabel menuju 2029.

Ketika mengenakan atribut partai, orang mencari pesan di baliknya. Bahkan ketika penjelasannya singkat, tafsir politik dapat berkembang jauh lebih panjang.

Fenomena itulah yang dapat disebut sebagai "sihir politik" Jokowi. Tentu bukan sihir dalam pengertian mistik.

Istilah itu merupakan metafora untuk menggambarkan kemampuan mempertahankan relevansi setelah kekuasaan formal berakhir.

Jokowi tidak lagi mempunyai kewenangan konstitusional untuk memerintah.

Tidak ada lagi keputusan presiden yang dapat ditandatanganinya, kabinet yang dapat diarahkan, atau birokrasi yang berada di bawah komandonya.

Namun, politik tidak hanya bekerja melalui kewenangan formal.

Ada pengaruh, jaringan, memori kolektif, loyalitas, dan kemampuan membentuk perhatian.

Di wilayah itulah Jokowi tetap menarik untuk dibaca.

Langkahnya masih diperhitungkan elite, kegiatannya masih memperoleh perhatian media, relawannya masih bergerak, dan kedekatannya dengan partai tertentu mengundang perhitungan politik.

Jabatan telah selesai. Pengaruh belum tentu.

Kuasa Simbolik

Selama satu dasawarsa memimpin Indonesia, Jokowi membangun bahasa politik yang berbeda dari banyak pemimpin sebelumnya.

Ia tidak dikenal terutama karena pidato ideologis yang menggelegar. Ia juga tidak datang dari tradisi panjang kepemimpinan partai nasional.

Modal politiknya justru tumbuh dari kesan sederhana: datang, melihat, berbicara seperlunya, lalu bergerak lagi. Blusukan menjadi simbolnya.

Dalam pemerintahan, tentu persoalan negara tidak dapat diselesaikan hanya dengan kunjungan lapangan.

Namun, dalam komunikasi politik, blusukan menghasilkan sesuatu yang penting: persepsi kedekatan.

Pasar, kampung, terminal, bendungan, jalan desa, dan warung menjadi ruang tempat kekuasaan dibuat terasa tidak berjarak.

Presiden tidak hanya hadir melalui layar televisi atau podium kenegaraan, tetapi seolah memasuki kehidupan sehari-hari masyarakat.

Jokowi berhasil menjadikan kesederhanaan sebagai kapital komunikasi politik.

Kemeja putih, sepatu olahraga, percakapan pendek, atau berhenti di pinggir jalan tampak sebagai tindakan biasa.

Justru karena terlihat biasa, tindakan tersebut memperoleh kekuatan simbolik. Banyak politisi kemudian menggunakan pendekatan serupa.

Namun, gaya dapat ditiru. Penerimaan publik tidak otomatis ikut berpindah.

Itulah salah satu penjelasan mengapa kunjungan Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden tetap dapat menghasilkan gema politik.

Yang bekerja bukan hanya peristiwa hari itu, melainkan simbol yang terbentuk selama bertahun-tahun.

Sepuluh tahun merupakan waktu panjang untuk membentuk ingatan politik.

Selama dua periode pemerintahan, masyarakat menyaksikan berbagai kebijakan yang identik dengan era Jokowi: pembangunan jalan tol dan bendungan, bantuan sosial, sertifikasi tanah, pembangunan desa, hilirisasi, kereta cepat, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Penilaian terhadap warisan tersebut tentu tidak tunggal. Sebagian masyarakat melihat percepatan pembangunan infrastruktur dan keberanian mengambil keputusan.

Sebagian lainnya mengkritik kualitas demokrasi, prioritas pembangunan, pelemahan institusi, ataupun sejumlah kontroversi politik pada penghujung pemerintahannya.

Perbedaan penilaian itu wajar dalam demokrasi. Namun, pujian maupun kritik menghasilkan satu konsekuensi yang sama: Jokowi tertanam kuat dalam memori politik publik.

Familiaritas merupakan modal penting dalam demokrasi elektoral.

Pemilih tidak selalu membuat keputusan berdasarkan dokumen program yang panjang. Pengalaman, kesan, identifikasi, dan ingatan turut bekerja.

Karena itu, kursi kekuasaan dapat ditinggalkan dalam sehari. Ingatan tidak.

Jaringan Relawan

Ingatan saja tidak cukup. Pengaruh membutuhkan infrastruktur sosial. Di sinilah jaringan relawan menjadi bagian penting dalam perjalanan politik Jokowi.

Sejak perjalanan dari Solo menuju Jakarta dan kemudian Istana, Jokowi ditopang beragam kelompok relawan yang tidak seluruhnya identik dengan struktur partai.

Mereka hadir dengan nama, latar belakang, dan orientasi yang beragam. Sebagian kemudian berhubungan dengan pemerintahan.

Sebagian tetap berada di luar kekuasaan. Sebagian lainnya mempertahankan identitas sebagai kelompok pendukung.

Berakhirnya masa jabatan presiden tidak dengan sendirinya menghapus hubungan sosial-politik yang telah terbentuk.

Jabatan mempunyai batas waktu konstitusional. Jaringan sosial tidak selalu demikian.

Ia dapat bertahan selama masih terdapat identitas bersama, kepentingan, loyalitas, atau harapan politik.

Ketika Jokowi kembali melakukan perjalanan ke daerah, jejaring semacam itu dapat menjadi medium perjumpaan kembali dengan masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik kontemporer tidak hanya bergerak melalui partai.

Tokoh yang mempunyai hubungan langsung dengan jaringan masyarakat dapat mempertahankan pengaruh meskipun sudah berada di luar struktur negara.

Namun, memiliki pengaruh berbeda dengan mampu memindahkan pengaruh.

Di sinilah "sihir politik" Jokowi menghadapi ujian empiris. Kedekatan politiknya dengan Partai Solidaritas Indonesia semakin terlihat.

Kaesang Pangarep memimpin PSI. Dalam kunjungannya ke Lampung pada Juni 2026, Jokowi mengenakan atribut PSI.

Ia mengatakan agenda selama tiga hari disusun bersama relawan dan PSI serta menyatakan ingin memberikan motivasi dan pesan mengenai pentingnya kelengkapan struktur partai.

Secara politik, peristiwa itu tentu mempunyai makna. Namun, pemilu memiliki logikanya sendiri.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh lebih dari empat juta suara sah nasional untuk DPR, tetapi belum berhasil melampaui ambang batas parlemen 4 persen.

Partai itu pun tidak memperoleh kursi DPR.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting: popularitas seorang figur tidak otomatis menjadi suara partai.

Pemilih dapat menyukai Jokowi tanpa harus memilih PSI.

Seseorang dapat mengapresiasi sebagian kebijakan pemerintahannya, mendukung Gibran dalam pemilihan presiden, tetapi tetap memberikan suara legislatif kepada partai lain.

Karena itu, Pemilu 2029 akan menjadi laboratorium politik yang menarik.

Apabila PSI mengalami peningkatan elektoral yang berarti ketika Jokowi semakin aktif mendukungnya, perdebatan mengenai kemampuan transfer pengaruh akan memperoleh bahan empiris baru.

Jika tidak, maka kita akan menemukan batas politik figur. Karisma ternyata tidak selalu dapat diwariskan.

Fenomena Jokowi menjadi lebih kompleks karena sejumlah anggota keluarganya kini menempati posisi politik penting.

Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Kaesang memimpin PSI. Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Secara konstitusional, hubungan keluarga tidak menghapus hak politik seseorang.

Anak presiden ataupun mantan presiden tetap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Karena itu, persoalannya tidak tepat diletakkan semata-mata pada hubungan darah. Persoalan demokrasi terletak pada kualitas kompetisi.

Ketika beberapa anggota keluarga seorang mantan presiden berada dalam posisi politik strategis, perdebatan mengenai politik keluarga dan konsentrasi pengaruh hampir tidak mungkin dihindari.

Itu merupakan pertanyaan yang sah dalam negara demokratis. Namun, pertanyaan tersebut tidak boleh berubah menjadi vonis tanpa dasar.

Yang perlu diuji adalah apakah kompetisi berlangsung terbuka, aturan berlaku sama, sumber daya publik tidak disalahgunakan, dan setiap warga memperoleh kesempatan yang wajar untuk berkompetisi.

Dengan ukuran itulah fenomena politik keluarga semestinya dinilai. Bukan berdasarkan nama belakang seseorang, tetapi berdasarkan kualitas proses demokrasinya.

Gravitasi Prabowo

Sementara itu, politik Indonesia mempunyai pusat gravitasi baru. Presiden Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto.

Dalam sistem presidensial, kenyataan tersebut menentukan.

Kendali kabinet, birokrasi, kebijakan, dan instrumen pemerintahan berada pada presiden yang sedang menjabat.

Mandat pemerintahan berada di tangannya. Elite politik memahami hukum kekuasaan itu. Mereka cenderung bergerak mendekati pusat keputusan.

Karena itu, tantangan bagi pengaruh politik Jokowi bukan sekadar mempertahankan perhatian publik.

Tantangan sesungguhnya adalah mempertahankan relevansi ketika orbit kekuasaan secara alamiah berpindah kepada presiden yang sedang memerintah.

Sejauh ini, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak berkembang menjadi konfrontasi politik terbuka.

Narasi keberlanjutan bahkan menjadi bagian penting dalam transisi pemerintahan. Namun, waktu akan membentuk garis pembeda.

Semakin lama Prabowo memerintah, semakin kuat identitas pemerintahannya sendiri. Keberhasilan akan semakin dilekatkan kepada Prabowo.

Demikian pula kegagalan akan menjadi tanggung jawab pemerintahannya.

Pada saat itulah pengaruh pemerintahan sebelumnya secara alamiah menemukan batas.

Menariknya, daya tahan nama Jokowi tidak hanya dipelihara oleh para pendukung. Para pengkritiknya juga mempunyai peran.

Dalam politik modern, perhatian merupakan sumber daya. Tokoh yang terus dibicarakan akan tetap berada dalam kesadaran publik.

Kritik dapat mengurangi reputasi, tetapi intensitas pembicaraan yang terus-menerus sekaligus dapat mempertahankan relevansi tokoh yang dikritik.

Jokowi mengalami paradoks tersebut. Pendukung mengingat pencapaiannya. Pengkritik membicarakan kontroversi pemerintahannya.

Dua kelompok yang berseberangan akhirnya bertemu pada satu titik: Jokowi tetap menjadi referensi.

Membahas Gibran, nama Jokowi muncul. Membicarakan PSI, Jokowi kembali hadir.

Menilai satu dasawarsa demokrasi Indonesia, pemerintahannya menjadi salah satu objek perdebatan.

Dalam politik, seorang tokoh belum sepenuhnya meninggalkan panggung selama kawan dan lawan masih merasa perlu memperhitungkannya.

Batas Pesona

Namun, tidak ada karisma politik yang kebal terhadap waktu. Generasi pemilih berganti. Persoalan masyarakat berubah.

Pada 2029, pemilih baru akan bertambah dan sebagian tidak mempunyai hubungan emosional yang sama dengan perjalanan awal Jokowi.

Mereka akan menghadapi persoalan mereka sendiri: pekerjaan, biaya pendidikan, harga rumah, ketimpangan, teknologi, kualitas pelayanan publik, dan masa depan ekonomi.

Nostalgia memiliki batas ketika berhadapan dengan kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, mengukur kekuatan politik hanya berdasarkan kerumunan selalu berbahaya. Kerumunan bukan survei.

Orang yang meminta berfoto belum tentu memberikan suara. Sambutan hangat tidak otomatis menjadi pilihan politik.

Popularitas juga tidak selalu identik dengan elektabilitas. Pemilu mempunyai ukuran yang jauh lebih dingin: surat suara.

Di bilik suara, pesona kehilangan dekorasinya. Pertanyaan terpenting akhirnya bukan berapa lama pengaruh Jokowi dapat bertahan.

Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh itu akan digunakan. Seorang mantan presiden memiliki posisi unik.

Ia pernah berada di puncak pemerintahan, memahami bekerjanya negara, mengenal elite, dan mempunyai hubungan luas dengan masyarakat.

Modal sebesar itu dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan publik, bahkan setelah masa jabatan berakhir.

Pada saat yang sama, mantan presiden tetap mempunyai hak sebagai warga negara untuk berpolitik. Keduanya sah dalam demokrasi.

Yang akan membedakan adalah warisan yang terbentuk.

Jika aktivitas politik seorang mantan presiden lebih banyak terbaca publik sebagai upaya menjaga keberlanjutan posisi politik keluarga dan jaringannya, perdebatan mengenai konsentrasi pengaruh tentu sulit dihindari.

Sebaliknya, apabila pengaruh tersebut ikut menjaga transisi pemerintahan, memperkuat institusi, dan membuka ruang kompetisi yang sehat bagi generasi berikutnya, warisan politiknya dapat melampaui masa pemerintahannya sendiri.

Penilai terakhir bukanlah pendukung ataupun pengkritik hari ini. Sejarah mempunyai jaraknya sendiri.

Pada akhirnya, "sihir politik Jokowi" tidak hanya bercerita tentang Jokowi. Ia juga merupakan cermin institusi politik Indonesia.

Mengapa seorang mantan presiden masih begitu menentukan percakapan politik?

Mengapa partai membutuhkan figur populer untuk memperoleh daya tarik?

Mengapa kaderisasi sering kalah oleh nama besar?

Mungkin persoalannya bukan karena seorang figur terlalu kuat. Bisa jadi institusi politik kita belum cukup kuat.

Ketika partai gagal membangun identitas, tokoh mengambil alih. Ketika kaderisasi tersendat, popularitas menjadi jalan pintas.

Ketika gagasan sulit dipasarkan, nama seseorang berubah menjadi mata uang politik. Republik kemudian mudah terpesona pada orang.

Padahal, demokrasi yang matang tidak seharusnya bergantung kepada kesaktian siapa pun.

Jokowi pernah memperlihatkan sesuatu yang penting dalam demokrasi Indonesia: seseorang yang tidak berasal dari pusat elite nasional dapat bergerak dari pemerintahan kota menuju Istana.

Itu bagian penting dari perjalanan politik republik. Namun, ujian demokrasi berikutnya justru berlangsung setelah ia meninggalkan Istana.

Apakah sistem politik Indonesia mampu bergerak tanpa terus mengorbit kepada seorang mantan presiden?

Jika mampu, institusi demokrasi telah tumbuh. Jika tidak, persoalannya jauh lebih besar daripada Jokowi.

Sihir politik pada akhirnya mempunyai batas. Popularitas menua, generasi berganti, dan pusat kekuasaan berpindah.

Republik tidak perlu takut ketika pesona seorang pemimpin berakhir. Justru saat itulah kedewasaan institusi diuji.

Sebab warisan terbaik seorang pemimpin bukanlah membuat bangsa terus membutuhkan dirinya.

Warisan terbaik adalah meninggalkan negara yang tetap mampu berjalan ketika dirinya tidak lagi berada di pusat kekuasaan.

Mungkin di situlah ujian terakhir Jokowi: bukan seberapa lama Indonesia masih membicarakannya, melainkan seberapa siap Indonesia suatu hari berjalan tanpa harus terus mengorbit kepadanya.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

335 Perusahaan Punya Konsesi di Kawasan Karhutla Sumatra-Kalimantan, Menteri LH: Bisa Dipidana

Pemerintah Kaji Ulang DTSEN, Desil 10 Ternyata Banyak Diisi Masyarakat Kelas Menengah

Qresto Mulai Diterapkan di Medan, 46 Restoran Sudah Gabung Sistem Split Payment Pajak

Harumkan Nama Sumut, Dua Pelajar Toba Pulang Usai Tuntaskan Tugas Paskibraka Nasional 2026

Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi