BREAKING NEWS
Minggu, 23 Agustus 2026

"Sihir Politik" Jokowi

Redaksi - Sabtu, 22 Agustus 2026 21:34 WIB
"Sihir Politik" Jokowi
Momen akrab antara Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming di sela upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 RI, Istana Merdeka, Senin (17/8/2026). (foto: Setpres/yt)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Apabila PSI mengalami peningkatan elektoral yang berarti ketika Jokowi semakin aktif mendukungnya, perdebatan mengenai kemampuan transfer pengaruh akan memperoleh bahan empiris baru.

Jika tidak, maka kita akan menemukan batas politik figur. Karisma ternyata tidak selalu dapat diwariskan.

Fenomena Jokowi menjadi lebih kompleks karena sejumlah anggota keluarganya kini menempati posisi politik penting.

Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Kaesang memimpin PSI. Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Secara konstitusional, hubungan keluarga tidak menghapus hak politik seseorang.

Anak presiden ataupun mantan presiden tetap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Karena itu, persoalannya tidak tepat diletakkan semata-mata pada hubungan darah. Persoalan demokrasi terletak pada kualitas kompetisi.

Ketika beberapa anggota keluarga seorang mantan presiden berada dalam posisi politik strategis, perdebatan mengenai politik keluarga dan konsentrasi pengaruh hampir tidak mungkin dihindari.

Itu merupakan pertanyaan yang sah dalam negara demokratis. Namun, pertanyaan tersebut tidak boleh berubah menjadi vonis tanpa dasar.

Yang perlu diuji adalah apakah kompetisi berlangsung terbuka, aturan berlaku sama, sumber daya publik tidak disalahgunakan, dan setiap warga memperoleh kesempatan yang wajar untuk berkompetisi.

Dengan ukuran itulah fenomena politik keluarga semestinya dinilai. Bukan berdasarkan nama belakang seseorang, tetapi berdasarkan kualitas proses demokrasinya.

Gravitasi Prabowo

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi
335 Perusahaan Punya Konsesi di Kawasan Karhutla Sumatra-Kalimantan, Menteri LH: Bisa Dipidana
Pemerintah Kaji Ulang DTSEN, Desil 10 Ternyata Banyak Diisi Masyarakat Kelas Menengah
Qresto Mulai Diterapkan di Medan, 46 Restoran Sudah Gabung Sistem Split Payment Pajak
Harumkan Nama Sumut, Dua Pelajar Toba Pulang Usai Tuntaskan Tugas Paskibraka Nasional 2026
Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru
"Sihir Politik" Jokowi

"Sihir Politik" Jokowi

OlehFirdaus ArifinADA politisi yang kekuasaannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan. Begitu kendaraan dinas dikembalikan, pengaw

OPINI