BREAKING NEWS
Minggu, 23 Agustus 2026

"Sihir Politik" Jokowi

Redaksi - Sabtu, 22 Agustus 2026 21:34 WIB
"Sihir Politik" Jokowi
Momen akrab antara Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming di sela upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 RI, Istana Merdeka, Senin (17/8/2026). (foto: Setpres/yt)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Karena itu, mengukur kekuatan politik hanya berdasarkan kerumunan selalu berbahaya. Kerumunan bukan survei.

Orang yang meminta berfoto belum tentu memberikan suara. Sambutan hangat tidak otomatis menjadi pilihan politik.

Popularitas juga tidak selalu identik dengan elektabilitas. Pemilu mempunyai ukuran yang jauh lebih dingin: surat suara.

Di bilik suara, pesona kehilangan dekorasinya. Pertanyaan terpenting akhirnya bukan berapa lama pengaruh Jokowi dapat bertahan.

Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh itu akan digunakan. Seorang mantan presiden memiliki posisi unik.

Ia pernah berada di puncak pemerintahan, memahami bekerjanya negara, mengenal elite, dan mempunyai hubungan luas dengan masyarakat.

Modal sebesar itu dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan publik, bahkan setelah masa jabatan berakhir.

Pada saat yang sama, mantan presiden tetap mempunyai hak sebagai warga negara untuk berpolitik. Keduanya sah dalam demokrasi.

Yang akan membedakan adalah warisan yang terbentuk.

Jika aktivitas politik seorang mantan presiden lebih banyak terbaca publik sebagai upaya menjaga keberlanjutan posisi politik keluarga dan jaringannya, perdebatan mengenai konsentrasi pengaruh tentu sulit dihindari.

Sebaliknya, apabila pengaruh tersebut ikut menjaga transisi pemerintahan, memperkuat institusi, dan membuka ruang kompetisi yang sehat bagi generasi berikutnya, warisan politiknya dapat melampaui masa pemerintahannya sendiri.

Penilai terakhir bukanlah pendukung ataupun pengkritik hari ini. Sejarah mempunyai jaraknya sendiri.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi
335 Perusahaan Punya Konsesi di Kawasan Karhutla Sumatra-Kalimantan, Menteri LH: Bisa Dipidana
Pemerintah Kaji Ulang DTSEN, Desil 10 Ternyata Banyak Diisi Masyarakat Kelas Menengah
Qresto Mulai Diterapkan di Medan, 46 Restoran Sudah Gabung Sistem Split Payment Pajak
Harumkan Nama Sumut, Dua Pelajar Toba Pulang Usai Tuntaskan Tugas Paskibraka Nasional 2026
Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru
"Sihir Politik" Jokowi

"Sihir Politik" Jokowi

OlehFirdaus ArifinADA politisi yang kekuasaannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan. Begitu kendaraan dinas dikembalikan, pengaw

OPINI