Setelah Pilpres 2024: Media, Konflik Kekuasaan, dan Kriminalisasi Simbolik

Ganjar, sebagai representasi kelanjutan pemerintahan, sering dinarasikan dalam bingkai populis humanis dan penerus garis Jokowi, sehingga persoalan oligarki dan ketimpangan kekuasaan cenderung larut di balik citra kedekatan dengan wong cilik.

Posisi Anies Baswedan bergerak di medan yang berbeda. Ia mengusung narasi perubahan dan koreksi kebijakan, sehingga kerap dibaca sebagai tantangan terhadap konfigurasi kekuasaan yang sudah mapan.

Di satu sisi ia dikampanyekan sebagai figur reformis dan intelektual; di sisi lain secara konsisten dikaitkan dengan politik Islam, kelompok yang distigma, dan polarisasi.

Label-label seperti "politik identitas" atau sebutan peyoratif terhadap basis pendukungnya bekerja seperti konstruksi folk devil dalam kajian moral panic: publik didorong untuk melihatnya bukan hanya sebagai alternatif pemimpin, tetapi sebagai figur yang berpotensi mengganggu tatanan.

Gagasan Barak tentang newsmaking criminology memberi kunci untuk membaca proses ini.

Media tidak hanya melaporkan kejahatan atau pelanggaran, melainkan berpartisipasi dalam menentukan apa yang disebut "kejahatan", siapa "pelaku", dan seberapa serius sebuah deviasi harus dirasakan publik.

Di berbagai ruang redaksi, angle liputan, penekanan judul, dan pemilihan narasumber kerap bergerak dalam tarikan kepentingan pemilik, kebijakan redaksional, dan logika pasar.

Isu-isu yang menyentuh inti deviasi struktural—dinasti kekuasaan, intervensi terhadap lembaga penegak hukum, politisasi otoritas keagamaan—tidak selalu diperlakukan seimbang ketika menyangkut kandidat yang berbeda.

Dalam konteks ini, kandidat yang berada di luar lingkaran kekuasaan dominan berpotensi mengalami structural victimization di tingkat wacana: ruang untuk menegosiasikan label dan mengoreksi framing negatif menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan mereka yang secara politik lebih dekat dengan pusat kekuasaan.

Dari kacamata teori konflik, Pilpres 2024 memperlihatkan secara eksplisit bagaimana pihak yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik juga menguasai alat produksi simbolik: media mainstream, lembaga survei, jaringan buzzer, hingga platform kampanye digital.

Mengutip pemikiran Marx, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan konsekuensi dari struktur di mana modal dan kekuasaan saling menopang dan memastikan definisi "normal" dan "menyimpang" tetap menguntungkan kelompok dominan.

Sedangkan dalam pandangan Dahrendorf, konflik antara mereka yang memegang otoritas dan yang berada dalam posisi subordinat tidak pernah benar-benar hilang, melainkan dikelola dan dikendalikan melalui aturan formal dan pengendalian wacana.

54 Hari Menunggu Verifikasi, Dua Permohonan Visa D2 Belum Mendapat Kepastian

Kandas Total! MK Resmi Hapus Pasal Karet 'Penghinaan Pemerintah', Tegaskan Lembaga Negara Tak Punya Rasa Sakit Hati

Rupiah Ditutup Menguat 51 Poin ke Rp17.693 per Dolar AS

Alarm Darurat Tata Kelola Keuangan Pengamat Ingatkan Intervensi Kekuasaan Bisa Runtuhkan Independensi Perbankan

Terkikisnya Akhlak dan Adab Jadi Keprihatinan, Umat Islam Diminta Bijak Bermedia Sosial

Divonis Bebas Kasus Korupsi, Eks Kabag Pemkab Madina Ingin Kembali Berkarier sebagai ASN