Pangeran Harry dan "Pangeran" Jokowi

Oleh:Eben E. Siadari

TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di koran-koran Indonesia.

Hal itu dapat dimaklumi. Di Indonesia, sudah cukup lama pasangan The Duke and Duchess of Sussex ini kalah pamor dengan ikon kultur pop dunia lainnya, seperti selebriti Korea Selatan maupun artis publik domestik.

Baca Juga:

• Hercules Turun Bubarkan Massa, Pakar Hukum: Pelibatan Ormas Bisa Matikan Demokrasi dan Adu Domba Masyarakat

Itu bukan berarti tak ada yang menarik dari kepulangan The Sussex, yang tiba di Birmingham dari California menggunakan jet pribadi.

Justru mereka kini memasuki salah satu episode terpenting dari kehidupan keluarga Kerajaan Inggris, termasuk pertarungan kehumasan yang dapat menjadi pelajaran berharga.

The Sussex kali ini pulang dalam arti benar-benar pulang.

Kembalinya mereka ke Inggris kali ini tidak seperti kunjungan mereka Juli lalu, yang sekadar berlibur dan membawa Archie (7) dan Lilibet (5) menjenguk kakek mereka, Raja Charles III.

Sekarang The Sussex akan bermukim lama, dan mungkin seterusnya di Inggris. Archie dan Lilibet bersiap menempuh studi di sekolah lokal.

Menariknya, tibanya The Sussex di Inggris jauh dari gegap gempita penyambutan. Tidak ada lambaian tangan, tidak ada karpet merah.

Juga tidak ada siaran pers resmi, baik dari The Sussex apalagi dari Kerajaan Inggris. Semua berlangsung dalam senyap.

The Sussex turun dari pesawat bukan sebagai selebriti.

Dari Bandara Birmingham, mereka langsung bertolak ke kediaman pribadi mereka di wilayah pedesaan Costwolds, kira-kira 45 menit dari bandara.

Costwolds akan menjadi basis utama mereka selama di Inggris, kendati rumah mereka di California masih dipertahankan.

Pergeseran Strategi Komunikasi

Kedatangan The Sussex tanpa hiruk-pikuk penyambutan dan malahan dengan sengaja menghindar dari publikasi tampaknya bukan sebuah kebetulan.

Ini adalah sebuah manuver kehumasan yang dirancang dengan saksama. Manuver ini sangat radikal.

Ia berkebalikan 180 derajat dibandingkan dengan strategi kehumasan mereka yang konfrontatif tatkala dulu meninggalkan Inggris.

Strategi lama itu tampaknya telah dipandang usang. Perang melawan kemapanan tradisi kerajaan yang mereka canangkan sebagai bagian dari kampanye citra diri, tak lagi ampuh.

The Sussex kini memilih untuk mundur ke belakang layar. Diam menjadi bagian dari strategi.

Menurut Relationship Management Theory (RMT) yang dikembangkan oleh John A. Ledingham dan Stephen D. Bruning (1998), fungsi utama kehumasan adalah membangun, menjaga, dan mengelola hubungan positif dan saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya.

Kehumasan bukan komunikasi satu arah, sebagaimana pandangan tradisional, ketika humas berfokus pada membuat dan mengirim siaran pers dan memanipulasi informasi di media.

Dalam perspektif RMT, komunikasi dengan media hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah hubungan (relationship) yang sehat.

Itu bermakna keberhasilan humas tidak diukur dari seberapa masif pesan diekspos di media.

Yang terutama ialah kualitas kemitraan yang tercipta antara organisasi dengan publik. Pada perkembangannya, apa yang disebut sebagai publik menjadi lebih spesifik.

Konsep Corporate Diplomacy (Diplomasi Korporat) yang dikembangkan oleh Witold Henisz (2014) menekankan pentingnya memetakan siapa publik yang ingin didekati.

Dalam konsep ini, Henisz memfokuskan perhatian pada apa yang disebut sebagai pemangku kepentingan.

Menurut Henisz, kunci dari diplomasi adalah redefinisi pemangku kepentingan (stakeholder mapping)—memetakan siapa yang benar-benar memegang kunci stabilitas bagi masa depan hubungan organisasi.

Pergeseran strategi The Sussex dari kehumasan yang bersifat konfrontatif menjadi kehumasan yang senyap tampaknya tidak terlepas dari upaya mereka untuk melakukan redefinisi pemangku kepentingan.

Tatkala keduanya memutuskan untuk keluar dari Inggris dan meninggalkan Kerajaan, The Sussex menempatkan publik, terutama publik global, sebagai pemangku kepentingan utama.

Upaya kehumasan dilakukan untuk memenangkan opini publik global, konsumen platform digital, dan industri hiburan AS. Publik Inggris dan Kerajaan tampaknya menjadi nomor dua.

Pada kepulangan akhir Agustus ini, pemangku kepentingan yang menjadi sasaran utama kehumasan mereka berubah secara dramatis.

Pemangku kepentingan utamanya kini direduksi menjadi tiga: Raja Charles III, Pangeran William, dan Institusi Kerajaan Inggris.

Harry tampaknya menyadari bahwa kelangsungan legasinya bukan di Hollywood.

Restu dari tiga pemangku kepentingan itu, jauh lebih penting dan menentukan daripada dukungan publik global dan netizen. Untuk itu, Harry rela menempuh 'ujian' yang berat.

Pada kepulangannya Juli lalu, Harry dan keluarga mematuhi permintaan kerajaan untuk tidak mempublikasikan kunjungan pribadi itu. Harry tampaknya lulus dari ujian itu.

Kepatuhan itu bukan tanpa dasar. Harry perlu memulihkan kepercayaan dan komitmen para pemangku kepentingan, setelah strategi konfrontasi mereka enam tahun lalu, yang menjadi drama menghebohkan dunia, kini berakhir.

Strategi Konfrontasi Tak Lagi Efektif

Sebagai kilas balik, tatkala Pangeran Harry dan Meghan memutuskan untuk pergi dari Inggris dan menetap di California, strategi komunikasi yang mereka pilih menggunakan pendekatan defensif-ofensif.

Satu di antaranya melalui buku memoar Pangeran Harry, The Spare (2023). Buku itu membongkar perselisihannya dengan Pangeran William.

Di buku itu ia juga dengan terang-terangan menceritakan keretakan hubungan dengan Raja Charles, dan bagaimana Ratu Camilla mengorbankan Harry demi memperbaiki citra pribadinya di media.

Sebelumnya, serangan senada mereka lancarkan lewat Wawancara Eksklusif dengan Oprah Winfrey (2021).

Mereka menceritakan isu sensitif di dalam istana, seperti kekhawatiran tentang warna kulit Archie.

Lalu dalam serial dokumenter Netflix Harry & Meghan (2022), mereka menyerang protokol monarki.

Mereka menuduh birokrasi media kerajaan sengaja membocorkan berita bohong demi melindungi anggota kerajaan yang lebih senior.

Sebagai pertahanan diri, mereka mendirikan Archewell Foundation di AS.

Dengan yayasan ini, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bergantung pada dana publik Inggris (Sovereign Grant) atau yayasan keluarga kerajaan.

Mereka juga melancarkan gugatan hukum terhadap media besar Inggris (seperti Associated Newspapers dan Mirror Group Newspapers) atas pelanggaran privasi dan penyadapan telepon.

Semua ini adalah bagian dari upaya The Sussex mempertahankan reputasi sekaligus menyerang lawan.

Menurut Wiliiam Benoit (1997) dalam Image Restoration Theory, strategi attack the accuser (menyerang balik pengkritik) dan justification (pembenaran tindakan) adalah bagian dari upaya pemulihan citra.

The Sussex memosisikan diri sedang berhadapan dengan birokrasi monarki yang selama ini mendominasi wacana.

Untuk itu, mereka ingin menceritakan kebenaran dari sisi lain, yaitu dari sisi The Sussex yang menjadi korban.

Pada awalnya strategi ini tampaknya berhasil. Bulan madu antara publik global dan The Sussex berlangsung selama beberapa waktu.

Namun, semakin lama publik global tampaknya jenuh. Mereka bosan dengan drama pertikaian.

Kepulangan The Sussex ke Inggris tanpa gembar-gembor menandakan terjadinya transisi strategi.

The Sussex meninggalkan strategi konfrontasi dan menerapkan strategi senyap. Mereka menghentikan kampanye media.

Tidak ada siaran pers, tidak ada liputan media yang terstruktur. The Sussex menjauhkan diri dari percakapan publik global.

Itu bermakna The Sussex telah mengubah daftar pemangku kepentingan mereka.

Publik global bukan lagi yang utama, melainkan bagaimana agar mereka dapat diterima di lingkungan kerajaan, terutama oleh Raja Charles III dan Pangeran William.

Konflik personal masa lalu diusahakan tidak diungkit. Berbagai tabloid masih sering menggali hal ini, namun The Sussex dan tim humasnya tampaknya tidak lagi mau melayani.

Bila kita menyimak pemberitaan media Inggris, telah mulai muncul narasi rekonsiliasi.

Bukan hanya relasi Pangeran Harry dan William yang dikabarkan semakin membaik, tetapi Kate Middleton dan Meghan juga diproyeksikan akan semakin dekat.

Untuk mengatasi citra Meghan yang relatif lebih rendah di Inggris ketimbang Pangeran Harry, mereka dikabarkan menerapkan strategi decoupling.

Mereka tidak lagi harus tampil bersama. Muncul rumor bahwa Meghan akan kembali ke dunia akting sementara Harry akan membangun citra lokal yang tradisional.

Sekali lagi, ini semua menunjukkan pergeseran strategi kehumasan yang cukup dramatis, melalui pendekatan pemetaan pemangku kepentingan.

Akankah Jokowi Belajar dari Pangeran Harry?

Meskipun mungkin sebagian orang menganggapnya berlebihan, saya selalu menganggap ada sebagian relasi Pangeran Harry dan Kerajaan Inggris yang bisa dianalogikan dengan relasi 'Pangeran Jokowi' dengan PDI Perjuangan.

Seperti halnya Pangeran Harry yang dibesarkan dan membesarkan diri lewat organisasi monarki Inggris, Jokowi adalah seorang 'pangeran' yang dibesarkan dan membesarkan diri lewat institusi tradisional, yaitu PDI Perjuangan.

Pada perjalanannya, kedua belah pihak terlibat dalam benturan identitas. Di satu sisi mengandalkan kekuatan pesona personal, di sisi lain struktur organisasi kerajaan dan partai.

Pasca berpisah dari PDI Perjuangan, Jokowi memang tidak mengambil strategi konfrontatif seperti Pangeran Harry dan Meghan.

Namun, tidak bisa dihindari, persepsi publik sudah sangat kental, bahwa PDI Perjuangan memecat Jokowi dan Jokowi melawan kebijakan partai.

Tidak jauh berbeda dengan anggapan publik global: Kerajaan menyingkirkan Pangeran Harry dan Meghan, dan Harry dan Meghan melawan kebijakan Kerajaan.

Drama ini menyisakan luka, kebingungan dan trauma. Bukan hanya pada kedua belah pihak aktor yang berkonflik.

Yang terutama adalah publik, khususnya anggota dan simpatisan partai. Banyak dari masyarakat awam kebingungan atas perpisahan tersebut.

Saya sendiri sebagai seorang nasionalis yang memiliki kepedulian atas kelanggengan partai-partai berhaluan nasionalis, merasa bingung dan menyayangkan terputusnya relasi PDI Perjuangan dengan 'pangerannya'.

Lebih bingung lagi tentang bagaimana kedua belah pihak menanganinya. Mengharapkan PDI Perjuangan dan Jokowi kembali rujuk dalam waktu dekat, mungkin seperti pungguk merindukan bulan.

Jokowi telah memilih membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara PDI Perjuangan telah menganggap Jokowi sebagai masa lalu.

Namun, pertanyaannya adalah apakah strategi konfrontasi merupakan pilihan yang masih perlu dipertahankan atau ada sesuatu yang dapat dipetik dari langkah yang diambil oleh Pangeran Harry?

Apakah Jokowi sudah saatnya meredefinisi pemangku kepentingannya, seperti Pangeran Harry melakukannya?

Setelah tidak menjabat sebagai presiden,Jokowi dihadapkan pada peta pemangku kepentingan yang rumit.

Di luar dirinya dan pendukungnya, ia menghadapi berbagai front.

Di satu front, ia menghadapi oposisi murni dari figur-figur sipil yang secara konsisten membangun narasi konfrontatif setiap hari.

Di front lain, ada PDI Perjuangan, partai asalnya yang berubah menjadi pesaing.

Terhadap para oposisi murni yang secara terus-menerus menyerang Jokowi dengan berbagai alasan, tampaknya Jokowi tidak perlu memberi perhatian.

Mereka dapat dicoret sebagai pemangku kepentingan karena tidak akan pernah dapat didekati. Pemangku kepentingan kunci Jokowi kini justru adalah PDI Perjuangan.

Jokowi sangat berkepentingan menangani hal ini, seperti Pangeran Harry menangani relasi dengan Raja Charles, Pangeran William, dan monarki.

PDI Perjuangan sebagai pemangku kepentingan, sangat esensial bagi Jokowi untuk mengamankan legasi historisnya, selain untuk meminimalkan risiko politiknya.

Bagaimanapun, Jokowi berasal dari partai itu. Ia tidak dapat menghapus jejaknya sebagai seorang marhen.

Di sisi lain, secara elektoral konstituen Jokowi dan konstituen PDI Perjuangan saling beririsan. Cita-cita dan aspirasi mereka relatif tidak bertentangan.

Untuk itu salah satu prioritas Jokowi ialah menangani PDI Perjuangan sebagai pemangku kepentingan yang penting.

Jika pun rekonsiliasi dalam waktu dekat tidak mungkin terealisasi mengingat luka masa lalu yang masih belum sembuh, relasi dengannya seyogianya dapat dibangun secara lebih positif.

Salah satunya dengan gencatan senjata strategis. Baik PDI Perjuangan maupun Jokowi perlu menghentikan eskalasi konflik terbuka untuk berfokus pada masa depan.

Bila memakai lensa RMT yang diterapkan Pangeran Harry, bagi Jokowi, redefinisi pemangku kepentingan yang tepat dalam fase ini adalah menempatkan PDI Perjuangan bukan sebagai lawan tanding elektoral, melainkan sebagai mantan mitra institusional yang marwahnya harus dihormati.

Luka masa lalu harus ditransformasikan dari konfrontasi menjadi koeksistensi damai yang permanen. Untuk itu, langkah-langkah praktis namun tegas perlu diambil.

Apa yang dilakukan Pangeran Harry di Costwolds mungkin dapat menjadi inspirasi bagi Jokowi.

Kebijakan tanpa provokasi sampai ke level nol harus menjadi aturan yang diberlakukan bukan hanya di lingkungan terdekat Jokowi, melainkan ke seluruh jejaring yang bersinggungan dengannya.

Jika Harry harus mengendalikan ambisi panggung Meghan agar tidak mengusik monarki, Jokowi juga semestinya mampu menertibkan suara-suara di sekitarnya yang masih acap melempar narasi ofensif yang mengusik marwah tradisional PDIP, seperti ambisi merebut basis elektoral di Jawa Tengah.

Kisah Pangeran Harry dan 'Pangeran Jokowi' memberi publik sebuah pelajaran tentang dalil universal komunikasi: ketika konfrontasi kata-kata telah mencapai titik jenuh emosional, keheningan yang disiplin, penghormatan pada batas-batas institusi, dan pengalihan fokus pada tindakan nyata adalah jalan terbaik.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalahAssociate Editor Penerbitan

Hercules Turun Bubarkan Massa, Pakar Hukum: Pelibatan Ormas Bisa Matikan Demokrasi dan Adu Domba Masyarakat

Anggaran Besar tapi Kinerja Dikritik DPR, Kepala Bakom Qodari Akui Komunikasi Pemerintah Masih Jadi PR

Kejagung Sita Rp401 Miliar dalam Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel di Sultra

Gunung Sinabung Erupsi, Bobby Nasution: Jika Debu Meluas, Sekolah Beralih ke PJJ

PN Medan Bebaskan 4 Terdakwa Korupsi, Kejati Sumut Siapkan Evaluasi dan Eksaminasi Jaksa

Geruduk Kejati Sumut, DPP RAJA Desak Usut Dugaan Mark Up Eks Rumah Singgah Covid-19 Pematangsiantar