Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Keduanya unit Kemenkeu. Menurut hitungan saya, 99,8 persen perkara melibatkan kementerian yang selama ini juga mengurus rumah tangga pengadilannya.
Ibarat pertandingan sepak bola, salah satu tim ikut menggaji panitia.
Lalu, bagaimana rancangan pengalihan menjawab soal itu? Untuk hakim, jawabannya cukup jelas.
Sebanyak 59 hakim akan dialihkan ke MA dengan hak keuangan yang diselaraskan. Masalahnya ada pada pegawai non-hakim.
Paparan Tim Transisi Sekretariat Pengadilan Pajak pada November 2025 menyebut mereka akan dipindahkan lewat mekanisme penugasan paling lama lima tahun.
Selama itu, mereka tetap tunduk pada manajemen kepegawaian Kemenkeu dan menerima hak keuangan menurut ketentuan Kemenkeu, sedangkan MA hanya membayar uang makan dan lembur.
Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun, pada 18 September lalu, juga menyebut Kemenkeu akan tetap membantu dari sisi pegawai.
Siapa pegawai ini? Sebagian duduk sebagai panitera. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002, fungsi kepaniteraan dijalankan oleh sekretaris pengadilan beserta wakil dan penggantinya (Pasal 1 angka 18).
Panitera membuat berita acara sidang (Pasal 85) dan ikut meneken putusan bersama hakim (Pasal 84 ayat 4).
Selama undang-undang itu belum direvisi, panitera juga diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan (Pasal 29 ayat 4).
Jika skema penugasan dipakai sampai batas terlamanya, hingga sekitar 2031 orang yang meneken putusan bersama hakim masih bergantung kariernya pada kementerian yang menjadi pihak dalam hampir semua perkara. Atapnya satu, majikannya dua.
Bandingkan dengan penyatuan atap pertama.
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.