Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pilkada 2020
SOLO Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta, Jawa Tengah, buka suara mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan Wakil
POLITIK
Oleh: Dr. Rido Hermawan, M.Sc .
Ada pertanyaan sederhana yang belakangan ini sering muncul di ruang-ruang diskusi, warung kopi, hingga kolom komentar media sosial: mengapa bangsa yang memiliki begitu banyak pekerjaan rumah besar justru asyik memperdebatkan selembar kertas?
Hampir dua tahun energi politik negeri ini tersedot pada polemik ijazah. Berita yang berulang, debat yang tak kunjung usai, kerumunan yang terus dibentuk.Baca Juga:
Sementara itu, dunia tidak pernah berhenti bergerak. Kecerdasan buatan mengubah lanskap kerja.
Rantai pasok global bergeser. Harga energi dan pangan bergejolak. Dan kita—masih di sini, memperdebatkan hal yang sama.
Tulisan ini bukan tentang siapa yang benar atau salah dalam polemik itu. Bukan pula tentang membela atau menyerang pihak tertentu. T
ulisan ini tentang kita—tentang bagaimana sebuah bangsa bisa kehilangan arah bukan karena kehilangan tujuan, tetapi karena terlalu lama menatap ke belakang.
Tentang bagaimana kita bisa begitu sibuk memperdebatkan yang ramai, hingga lupa mengurus yang penting.
Mengapa Bangsa Bisa Teralih?
Dalam ekosistem politik kita, isu identitas selalu lebih mudah dijual daripada isu kebijakan.
Isu ijazah tidak membutuhkan data, tidak memerlukan analisis mendalam, dan langsungmemicu emosi.
Ia cukup menghadirkan narasi sederhana: kita versus mereka.
Sementara itu, isu hilirisasi nikel, transisi energi, atau reformasi birokrasi menuntut pemahaman, kesabaran, dan kemampuan berpikir jangka panjang.
Tidak heran jika yang terakhir ini jarang menjadi trending topic.
Media sosial memperparah keadaan. Algoritma tidak peduli pada masa depan bangsa. Ia peduli pada klik, pada engagement, pada berapa lama mata menatap layar.
Konten yang kontroversial dan emosional selalu menang atas konten yang mendidik dan reflektif.
Ini menciptakan siklus umpan balik yang memperkuat isu remeh dan menenggelamkan isu substansial.
Kita terjebak dalam ekonomi perhatian yang menguntungkan kebisingan, bukan pencerahan. Di sisi lain, literasi politik publik kita memangbelum matang.
Banyak yang terjebak pada simbolisme, pada pencitraan, pada drama yang disajikan setiap hari di layar kaca. Ini bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat.
Pendidikan politik kita belum cukup kuat untuk membekali warga dengan kemampuan membedakan mana yang penting dan mana yang hanya ramai.
Demokrasi bukan hanya soal memilih setiap lima tahun.
Demokrasi adalah soal memahami apa yang sedang dipertaruhkan, setiap hari, dalam setiap kebijakan yang dibuat.
Biaya yang Tidak Terlihat
Ketika perhatian bangsa teralih, ada biaya yang tidak terlihat namun sangat nyata.
Pertama, biaya ekonomi.
Ketidakpastian politik yang berkepanjangan menekan sentimen investor, melemahkan nilai tukar, dan memperlambat pertumbuhan.
Setiap hari yang dihabiskan untukpolemik adalah hari yang hilang untuk reformasi. Investor tidak bertanya siapa yang menang dalam polemik.
Mereka bertanya: apakah aturan mainnya jelas? Apakah arah kebijakannya konsisten? Apakah negara ini serius membangun?
Kedua, biaya sosial.
Polarisasi masyarakat semakin dalam. Kelelahan politik melanda. Kepercayaan pada institusi menurun.
Survei demi survei menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus merosot, bukan hanya karena masalah ekonomi, tetapi juga karena rasa lelah melihat elite politik sibuk bertengkar sementara rakyat menunggu solusi.
Generasi muda yang seharusnya menjadi motor perubahan justru tumbuh menjadi apatis.
Ketika politik menjadi tontonan, warga menjadi penonton. Dan penonton tidak membangun bangsa.
Ketiga, biaya strategis.
Sementara kita sibuk dengan polemik, negara-negara lain berlomba menguasai teknologi, mengamankan pasokan energi, dan memperkuat kedaulatan digital.
Vietnam berlari kencang menarik investasi chip. India membangun ekosistem AI raksasa.
Brasil memimpin diplomasi energi hijau. Kita? Kita masih berdebat tentang keaslian tanda tangan. Dunia tidak menunggu kita selesai berdebat.
Dunia sedang bergerak. Dan setiap detik yang kita habiskan untuk hal yang tidak penting adalah detik yang hilang untuk menyiapkan masa depan.
Kembali ke Agenda Besar
Lalu, apa yang harus dilakukan?
Pertama, kita perlu reorientasi prioritas. Bangsa ini membutuhkan kesepakatan baru tentang apayang benar-benar penting.
Tujuan bernegara sudah jelas: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Setiap energi politik harus diukur dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ini membawa kita lebih dekat ke tujuan itu?
Jika tidak, mengapa kita membuang waktu untuk itu?
Kedua, pemimpin dan elite politik harus berani mengalihkan perhatian publik dari isu remeh ke agenda besar.
Mereka harus berbicara tentang visi, bukan hanya tentang konflik.
Mereka harus menjelaskan mengapa hilirisasi penting, mengapa transisi energi tidak bisa ditunda, mengapa kedaulatan pangan adalah fondasi kemerdekaan.
Kepemimpinan sejati bukan tentang memenangkan polemik, tetapi tentang mengarahkan perhatian bangsa pada hal yangbenar-benar menentukan masa depan.
Ketiga, media harus mengambil peran sebagai pendidik publik, bukan sekadar penyebar sensasi.
Media yang baik bukan yang paling ramai, tetapi yang paling mencerahkan.
Media harus berani memberi ruang pada isu-isu substansial, meskipun tidak selalu menghasilkan klik sebanyak berita konflik.
Masyarakat sipil juga harus mendorong dialog yang substantif dan inklusif, bukan sekadar ikut arus kebisingan.
Keempat, literasi publik harus dibangun secara berkelanjutan. Pendidikan politik harus dimulai dari sekolah dan terus berlanjut sepanjang hayat.
Publik perlu dibekali kemampuan untuk membedakan antara yang ramai dan yang penting.
Bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa membedakan antara kebisingan dan suara hati nuraninya.
Refleksi dan Ajakan
Pada akhirnya, bangsa ini tidak kekurangan tujuan. Kita hanya kehilangan fokus.
Kita terlalu lama menatap ke belakang, sementara masa depan menuntut kita untuk melangkah. Sejarah tidak mencatat pemenang polemik.
Sejarah mencatat bangsa yang berhasil menyiapkan masa depannya. Bayangkan sebuah kapal besar di tengah samudra.
Awaknya sibuk memperdebatkan warna layar, sementara badai menghantam dari kejauhan.
Di tengah badai yang menanti, bukan warna layar yang menyelamatkan kita. Tetapi arah, kekuatan, dan kesatuan awak kapal.
Kita perlu berhenti bertanya "siapa yang salah?" dan mulai bertanya "apa yang penting?" Kita perluberhenti menjadi penonton, dan mulai membangun.
Mari kita berhenti menjadi penonton. Mari kita mulai membangun.
Karena masa depan tidak datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang menyiapkannya.
Yang penting bukanlah siapa yang paling ramai hari ini. Yang penting adalah siapa yang siap menghadapi esok. Dan esok tidak menunggu siapa pun.* (ad)
*) Penulis adalah seorang purnawiran Mayor Jenderal TNI yang mengampu Pengajar Kewaspdaan Naional periode 2019-2024 dan Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan periode 2024-2026 yang pada saat ini menjalani kegiatan sebagai Dosen manajemen, komisaris di perusahaan swasta dan aktif sebagai pembina beberapa organisasi non pemerintah.
SOLO Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta, Jawa Tengah, buka suara mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan Wakil
POLITIK
SOLO Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Jawa Tengah, menegaskan proses verifikasi syarat bakal calon wali kota pada Pilkada Sur
POLITIK
SUKABUMI Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rojab Asy&039ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rak
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah masih mempelajari secara detail putu
POLITIK
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan suap yang melibatkan Bupati Langkat no
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bripka Yasir Mukhtadi Lubis, anggota Polres Labuhanbatu Selatan yang juga merupakan menantu mantan Bupati Labusel Edimin, dihadirk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka babak baru dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple dilaporkan membatalkan rencana memasang RAM 16GB pada iPhone 18 Pro dan ponsel lipat pertamanya yang disebut iPhone Duo. K
SAINS DAN TEKNOLOGI
OlehFirdaus ArifinBAYANGKAN seorang badut memasuki panggung. Sepatunya terlalu besar. Ia tersandung, lalu membesarkan geraknya untuk mengun
OPINI
JAKARTA Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu pili
EKONOMI