Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-2 pada 13–15 Desember 2024. Agenda ini akan menjadi momen penting bagi partai berlambang Kakbah tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kegagalannya menembus ambang batas parlemen sebesar 4% dalam Pemilu 2024.
Ketua Panitia Mukernas, Amri M. Ali, menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak akan diarahkan kepada individu tertentu, termasuk Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. Sebaliknya, partai akan menitikberatkan penilaian terhadap kelembagaan dan struktur organisasi secara kolektif.“Evaluasi tidak ditujukan kepada personal, melainkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas partai secara kolektif dan kolegial. Ini adalah tanggung jawab bersama, baik dalam kekalahan maupun kemenangan,” ujar Amri di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Mukernas ini juga akan menjadi forum untuk mengidentifikasi kelemahan partai yang menyebabkan hasil buruk dalam pemilu. Menurut Amri, PPP berkomitmen memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki strategi politik, memperkuat mesin partai, dan merebut peluang lebih besar di masa depan.“Kami ingin memahami secara mendalam kelemahan apa yang membuat partai tidak mencapai target. Selain itu, kami akan mengkaji peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kebangkitan PPP pada pemilu berikutnya,” tambahnya.Mukernas ini menjadi penting mengingat hasil Pemilu 2024 yang menyisakan tantangan besar bagi PPP. Tidak lolosnya partai ke parlemen merupakan pertama kali dalam sejarahnya, sehingga memunculkan pertanyaan terkait relevansi PPP di tengah masyarakat.
Selain evaluasi, Mukernas akan membahas langkah konkret untuk mengonsolidasikan kader di seluruh wilayah. Fokusnya adalah pada persiapan Pilkada 2024 dan pemilu berikutnya. PPP berencana memetakan strategi baru yang lebih relevan dengan kondisi politik saat ini serta aspirasi masyarakat.“Partai harus bergerak dengan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga akan memperkuat kolaborasi di tingkat daerah untuk memastikan PPP tetap menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan,” ungkap Amri.PPP menghadapi tantangan besar untuk kembali meraih kepercayaan pemilih, terutama di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompetitif. Isu internal dan tantangan eksternal, seperti kebijakan ambang batas parlemen, menjadi salah satu faktor yang perlu disikapi dengan serius oleh partai ini.Partai ini juga dituntut untuk kembali kepada akar perjuangan, yakni sebagai partai berbasis Islam yang memperjuangkan kepentingan umat tanpa kehilangan relevansi di tengah masyarakat modern.Mukernas ke-2 PPP diharapkan menjadi titik balik partai untuk menyusun peta jalan kebangkitan. Dengan evaluasi dan langkah konkret yang terukur, PPP berharap bisa memperbaiki posisi dan kiprah politiknya di masa mendatang. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL