Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
TANGGERANG -Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkapkan adanya tujuh pihak yang diduga kuat terlibat dalam pembangunan pagar laut misterius yang terbuat dari bambu di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Semua nama yang disebutkan telah dilaporkan ke Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut.
Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni, mengatakan bahwa informasi mengenai tujuh pihak tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, salah satunya dari sosial media. Gufroni menyebutkan bahwa ketujuh pihak ini terdiri dari individu dan juga perusahaan swasta yang diduga memiliki peranan penting dalam proyek tersebut.
Menurut Gufroni, perusahaan Agung Sedayu Group, yang bergerak di bidang properti, adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. “Di beberapa video yang kami temukan, pekerja-pekerja yang memasang bambu di beberapa titik di Kronjo mengakui bahwa ini adalah proyek dari Agung Sedayu Group,” ujarnya.
Gufroni menambahkan bahwa para pekerja tersebut secara langsung menyebut nama Agung Sedayu Group, yang semakin menguatkan dugaan keterlibatan perusahaan besar tersebut dalam proyek pembangunan pagar laut yang tak jelas tujuannya.
Selain perusahaan, Gufroni juga menyebutkan nama Ali Hanafi Lijaya yang merupakan orang kepercayaan Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Ali Hanafi diduga terlibat dalam pembebasan lahan dan perampasan tanah di sekitar lokasi proyek. “Ali Hanafi kami duga merupakan pihak yang membiayai proyek pagar bambu ini,” ungkap Gufroni.
Gufroni juga menyebutkan sejumlah nama lainnya yang terlibat dalam pembangunan pagar laut tersebut, seperti Encun alias Gojali yang diduga memfasilitasi kebutuhan logistik, serta Mandor Memet yang berperan dalam menyiapkan pekerja dan bambu-bambu di lapangan.
Selain itu, Gufroni juga menyoroti keterlibatan Kepala Desa Kohot, Arsin, yang diduga terlibat dalam pengaturan bambu-bambu yang digunakan dalam proyek tersebut. Meskipun Arsin telah membantah keterlibatannya, Gufroni menyatakan bahwa video yang beredar menunjukkan Arsin sedang mengarahkan orang untuk membawa bambu ke pantai.
Gufroni juga melaporkan dua individu yang terhubung dengan kelompok Jaringan Rakyat Pantura (JRP), yaitu Sandi Martapraja dan Tarsin, yang diduga turut terlibat dalam klaim bahwa proyek pagar laut tersebut adalah proyek swadaya masyarakat.
LBHAP meminta agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan pagar laut yang dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Gufroni menegaskan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam penyelidikan ini.
(N/014)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI