Aktivis Yogyakarta Desak KPK Proses Anak dan Mantu Jokowi, Gelar Aksi Jalan Mundur dan Tabur Bunga

Yogyakarta – Sejumlah aktivis dari Jogja Corruption Watch (JCW) dan Koalisi Pegiat HAM serta Anti Korupsi Yogyakarta menggelar aksi jalan mundur dan tabur bunga di Yogyakarta, Senin (2/9/2024). Aksi tersebut dimulai dari Tugu Yogyakarta menuju Kantor Pos Gondolayu. Aksi ini merupakan bentuk protes mereka terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap lamban dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi yang melibatkan anak dan mantu Presiden Joko Widodo.

Dalam aksi ini, para aktivis juga mengirimkan surat kepada pimpinan KPK, mendesak agar Kahiyang Ayu, Bobby Nasution, Kaesang Pangarep, dan Gibran Rakabuming Raka dipanggil dan diproses hukum sebelum 20 Oktober 2024. Baharuddin Kamba, salah satu aktivis yang memimpin aksi, menegaskan pentingnya tindakan tegas dari KPK. “Kami mendesak pimpinan KPK untuk segera memanggil dan memproses hukum saudara-saudara tersebut sebelum 20 Oktober 2024,” ujar Kamba.

Kamba menilai bahwa jika KPK gagal memenuhi tuntutan ini, maka lembaga tersebut tidak layak lagi menyandang nama “Komisi Pemberantasan Korupsi”. Ia bahkan mengancam akan menamakan KPK sebagai “Komisi Perlindungan Keluarga Ratu Iriana”, merujuk pada kritik terhadap pengaruh politik keluarga Presiden. “Kami merasa KPK telah berubah menjadi institusi yang melindungi keluarga tertentu daripada menjalankan tugasnya memberantas korupsi,” tegas Kamba.

Para aktivis menyoroti beberapa kasus yang diduga melibatkan anak dan mantu Presiden Jokowi. Kasus pertama adalah dugaan pemalakan dan pengurusan izin tambang yang melibatkan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, Wali Kota Medan. Kasus kedua melibatkan gratifikasi jet pribadi yang diduga melibatkan Kaesang Pangarep, serta Bobby Nasution. “Kasus gratifikasi jet pribadi ini juga melibatkan Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep,” tambah Kamba.

Selain itu, Kamba mengkritik langkah KPK yang hanya mengirimkan utusan untuk klarifikasi kepada Kaesang Pangarep, daripada memanggil secara langsung. Ia menilai tindakan tersebut tidak cukup dan menunjukkan ketidakberanian KPK dalam menangani kasus-kasus besar. “KPK harus memanggil langsung di gedung KPK, bukan hanya mengirim utusan,” katanya.

Makna dari aksi jalan mundur, menurut Kamba, adalah bentuk kemunduran pemberantasan korupsi jika KPK tidak bertindak tegas terhadap kasus-kasus ini. “Jalan mundur menunjukkan kemunduran KPK sebagai lembaga anti-rasuah jika tidak memeriksa dan memanggil Kaesang,” ujarnya. Tabur bunga dalam aksi ini melambangkan kematian demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Para aktivis berharap, dengan aksi ini, KPK akan menunjukkan komitmen yang lebih serius dalam menangani kasus-kasus korupsi dan memperkuat integritasnya di mata publik. “Kami ingin KPK kembali ke jalur yang benar dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik,” pungkas Kamba.

(N/014)