Humbang Hasundutan Raih Kategori “Sedang” dari Ombudsman, Pemkab Janji Tingkatkan Pelayanan Publik
HUMBAHAS Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerima opini dari Ombudsman Republik Indonesia terkait penilaian maladministrasi peny
PEMERINTAHAN
SAMOSIR -Pegiat lingkungan, Wilmar Eliezer Simanjorang, bersama sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan insan pers peduli kelestarian Danau Toba, mendatangi Mapolres Samosir untuk menyampaikan keprihatinan atas maraknya pembalakan liar dan kebakaran hutan di kawasan dinding Kaldera Danau Toba.
Wilmar menegaskan, kedatangan mereka pada Senin (2/6) merupakan bentuk dorongan kuat agar aparat penegak hukum segera bertindak tegas dalam menangani kerusakan lingkungan yang dinilai semakin parah dan mengancam keberlangsungan geopark.
"Situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan UNESCO telah memberikan 'kartu kuning' terkait status Geopark Kaldera Toba," ungkap Wilmar.
Ia menyebut sejumlah titik pembalakan liar yang terus bertambah, terutama di Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo. Selain itu, kebakaran hutan yang kerap terjadi memperburuk kondisi ekosistem kawasan yang rapuh tersebut.
"Kaldera Toba harus dijaga dan dilestarikan. Jika alam rusak, bagaimana pariwisata bisa berkembang?" tambah mantan Bupati Samosir tersebut.
Wilmar juga mengungkapkan selama keterlibatannya dalam pengelolaan Geopark Kaldera Toba pada 2017-2021, banyak tantangan yang dihadapi, terutama minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Salah satu kendala utama adalah minimnya perhatian dari pemerintah provinsi, khususnya dalam anggaran operasional," jelasnya.
Lebih jauh, Wilmar menegaskan bahwa kelestarian Geopark Kaldera Toba adalah tanggung jawab bersama lintas lembaga dan wilayah, bukan hanya Kabupaten Samosir.
Selain isu pembalakan dan kebakaran, Wilmar juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kelompok perhutanan sosial yang melakukan penyadapan getah pinus di kawasan hutan Samosir. Aktivitas ini dinilai dapat mempercepat kerusakan lingkungan jika tidak dikelola secara ramah lingkungan.
"Getah pinus sekarang menjadi bisnis besar, namun pengawasan kurang ketat sehingga banyak pihak luar yang kurang peduli terhadap keselamatan lingkungan," ujarnya.
Dalam waktu dekat, Wilmar bersama LSM dan awak media berencana melakukan investigasi mendalam terkait pembalakan liar di Kaldera Toba. Hasil investigasi tersebut akan dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum untuk tindakan tegas.
"Kami berharap ini menjadi peringatan keras bagi pelaku pembalakan liar agar segera menghentikan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan," tegas Wilmar.
HUMBAHAS Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerima opini dari Ombudsman Republik Indonesia terkait penilaian maladministrasi peny
PEMERINTAHAN
KARO Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo terus memperkuat konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strat
PEMERINTAHAN
PANDAN Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Drs. Binsar TH Sitanggang, M.SP., mewakili Bupati Masinton Pasaribu, SH, MH
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerint
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026 menghadirkan gagasan strategis dalam pengembangan ekosistem film pendek Indonesia.
SENI DAN BUDAYA
NIAS SELATAN Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) Nias Selatan menilai PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT Gruti) dan PT Tel
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 di Gedung Presisi, Selasa (24/2/2026), sebagai forum strategis untuk men
NASIONAL
DENPASAR Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Bali pada Selasa (24/2/2026) menyebabkan genangan air di sejumlah titik,
PERISTIWA
BADUNG Sebuah pohon tumbang jenis waru menimpa Simpang Nakula Sahadewa, Jalan Uluwatu I, Jimbaran, pada Sabtu malam sekitar pukul 22.00
PERISTIWA
DENPASAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali, Putri Koster, menerima kunjungan kaji tiru Komisi II DPRD Kabupaten Gunung
EKONOMI