MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima kunjungan kerja (kunker) dari Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Kamis (28/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bobby menyampaikan berbagai aspirasi dan program prioritas Pemprov Sumut, salah satunya mengenai upaya menjadikan Danau Toba sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
"Kami sedang memperjuangkan Danau Toba agar bisa berubah statusnya dari Badan Otorita menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan KEK, kawasan ini akan memiliki daya tarik investasi yang lebih besar, tanpa mengesampingkan prinsip keberlanjutan lingkungan," ujar Bobby di hadapan anggota BAM DPR RI.
Tim BAM DPR RI yang hadir antara lain Adian Napitupulu, Siti Mukaromah, dan Nasril Bahar.
Gubernur Bobby menuturkan bahwa saat ini kajian akademik tengah disusun sebagai dasar pengusulan perubahan status Danau Toba tersebut.
Ia menambahkan, keterbatasan regulasi pada Badan Otorita sering menjadi kendala dalam masuknya investasi strategis.
Dengan menjadi KEK, maka kawasan Danau Toba diharapkan dapat dikelola lebih maksimal dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Adapun langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota di kawasan Danau Toba mencakup:
- Peningkatan infrastruktur pariwisata,
- Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendidikan,
- Pengembangan sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan, serta
- Pengelolaan dan pelestarian lingkungan danau dan sekitarnya.
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
