Eddy Soeparno Soroti Tantangan Transisi Energi Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060 di UIMine Grand Summit

JAKARTA- Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menjadi narasumber dalam acara UIMine Grand Summit yang diselenggarakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI), pada Jumat, 22 November 2024. Dengan tema “Transisi Energi di Indonesia: Kebijakan dan Tantangan Masa Depan,” Eddy menyampaikan urgensi transisi energi untuk mendukung Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Dalam pemaparannya, Eddy menegaskan bahwa transisi energi sangat diperlukan mengingat tantangan lingkungan hidup yang semakin mendesak. Krisis iklim global, yang sering dibahas oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan-pertemuan internasional, termasuk G-20, menunjukkan bahwa penanganan krisis iklim harus segera dilakukan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencapainya adalah dengan melakukan transisi energi.

“Transisi energi dibutuhkan karena tingkat polusi dan permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian utama. Bahkan Presiden Prabowo dalam lawatannya ke luar negeri sering berbicara tentang krisis iklim, dan ini harus segera ditangani. Salah satu solusinya adalah transisi energi,” kata Eddy Soeparno.

Indonesia, yang selama ini bergantung pada energi fosil, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan transisi ke energi terbarukan. Pada tahun 2024, hanya 12,9% dari bauran energi Indonesia berasal dari sumber energi terbarukan, padahal negara ini memiliki potensi energi terbarukan sebesar 2.700 GW. Eddy menekankan perlunya akselerasi dalam penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

“Transisi energi ini juga penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor energi, kita bisa lebih mengembangkan sumber daya energi terbarukan yang kita miliki,” tambah Eddy.

Namun, Eddy juga mencatat beberapa tantangan besar yang harus dihadapi dalam transisi energi, salah satunya adalah masalah regulasi. Untuk itu, Eddy berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBET) segera disahkan. Ia optimis, dengan kerja sama antara pemerintah dan DPR, RUU EBET dapat disahkan paling lambat pada kuartal pertama tahun 2025.

“RUU EBET harus segera disahkan, termasuk peraturan turunannya. Kami di DPR bersama pemerintah sudah menyelesaikan hampir 90% dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU ini. Saya optimistis ini bisa selesai dengan cepat,” kata Eddy.

Tantangan lainnya adalah masalah pendanaan dan teknologi. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sekitar 700 miliar dolar untuk mencapai net zero emission pada 2060. Dalam hal ini, Indonesia memerlukan dukungan dari negara-negara sahabat, negara donor, serta lembaga keuangan internasional untuk mewujudkan target tersebut.

“Ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan Indonesia sendiri. Kita membutuhkan bantuan dan kolaborasi dari negara-negara lain untuk mendukung pendanaan dan pengembangan teknologi energi terbarukan,” ujarnya.

Eddy juga mengajak kalangan akademisi, terutama mahasiswa dan dosen di Universitas Indonesia, untuk terlibat aktif dalam proses transisi energi ini. Ia berharap perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi besar melalui riset dan pengembangan teknologi yang dapat mendukung transisi energi di Indonesia.

“MPR RI adalah rumah besar untuk kolaborasi. UIMine Grand Summit ini adalah bagian dari kolaborasi antara MPR RI dan Universitas Indonesia, khususnya Fakultas MIPA. Kami siap untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan kampus-kampus dalam upaya mempercepat proses transisi energi,” pungkas Eddy.

Selain Eddy Soeparno, acara ini juga menghadirkan narasumber lainnya, seperti Kepala Pusat Penelitian Panas Bumi Universitas Indonesia, Dr. Eng. Yunus Daud, dan Presiden serta CEO PT Supreme Energy, Nisriyanto. Hadir pula Dekan FMIPA UI, Prof. Dede Djuhana, MSi, PhD, Wakil Dekan FMIPA UI, Prof. Dr. Tito Latif Indra, serta civitas akademika FMIPA UI.

(JOHANSIRAIT)