Bobby Nasution Ingin Wisata Karo Naik Kelas, Pungutan di Kawasan Air Panas Bakal Dihapus: Jangan Sampai Seperti Siosar

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan langkah untuk menyelesaikan persoalan retribusi di kawasan wisata pemandian air panas Desa Daulu dan Semangat Gunung, Kabupaten Karo.

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata sekaligus menghilangkan praktik pungutan yang dinilai dapat merugikan wisatawan.

Dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Karo dan para pemangku kepentingan terkait di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Kamis, 18 Juni 2026, Bobby menawarkan dua opsi penyelesaian terhadap persoalan retribusi yang selama ini menjadi sorotan.

Baca Juga:

• Sekda Aceh M. Nasir Syamaun Raih Anugerah SMSI sebagai Tokoh Inspiratif Nasional 2026

Opsi pertama adalah menghentikan seluruh penarikan retribusi secara langsung kepada wisatawan.

Sebagai gantinya, biaya pengelolaan dibebankan kepada pelaku usaha melalui penyesuaian tarif layanan seperti tiket masuk, penginapan, parkir, maupun fasilitas lainnya.

Menurut Bobby, skema tersebut dinilai lebih efektif untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata yang lebih profesional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga siap membantu memperbaiki akses utama menuju kawasan wisata air panas Daulu dan Semangat Gunung.

Sementara itu, opsi kedua adalah tetap memberlakukan retribusi kepada pengunjung dengan sistem pengelolaan yang lebih tertata dan pengawasan yang lebih ketat guna mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghindari pungutan berlapis.

"Setelah kita diskusi tadi, kita lebih mengarah ke opsi pertama, tidak ada lagi retribusi langsung karena kita ingin wisata Karo ini naik kelas. Kita sudah belajar dari Siosar yang sekarang akhirnya meredup padahal sempat ramai sekali," kata Bobby Nasution.

Ia menilai kondisi yang terjadi saat ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada masyarakat.

Sebab, praktik pungutan yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya dianggap menjadi contoh yang kemudian diikuti oleh warga di sekitar kawasan wisata.

"Tidak sepenuhnya salah masyarakat karena sebelumnya pemerintah daerah juga melakukan pungutan. Jadi masyarakat belajar dari situ. Namun sekarang kita ingin membenahi dan tidak ingin tempat wisata ini mengalami nasib yang sama seperti Siosar," ujarnya.

Bupati Karo Antonius Ginting menyatakan dukungan terhadap opsi pertama yang ditawarkan Gubernur Sumut.

Ia memastikan pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap melakukan edukasi kepada masyarakat sekaligus menjaga kawasan wisata agar terbebas dari pungutan liar.

Antonius bahkan menyatakan kesiapannya bersama unsur TNI, Polri, dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan langsung di kawasan wisata tersebut selama proses penataan berlangsung.

"Kami siap berkantor di sana selama 24 jam. Sampai jawaban tertulis kepada Pak Gubernur disampaikan, tidak ada pungutan di kawasan pemandian air panas. Kami bersama TNI, Polri, dan Satpol PP akan berjaga demi wisata Karo naik kelas," kata Antonius.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap penataan sistem retribusi tersebut dapat meningkatkan daya tarik wisata air panas Daulu dan Semangat Gunung, memperkuat kepercayaan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Karo, pengelola usaha wisata air panas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.*

(ad)

Sekda Aceh M. Nasir Syamaun Raih Anugerah SMSI sebagai Tokoh Inspiratif Nasional 2026

Stadion Teladan Kembali Ramai Event, Medan Siapkan “Parkir Satelit” untuk Redam Kemacetan

Bobby Dorong Perubahan Besar di Sidebuk-debuk, Pemkab Karo Kaji Penghapusan Retribusi Wisata

Pemprov Sumut Pastikan Tender Transparan Tanpa Intervensi, Proyek Infrastruktur Strategis Dikebut

Pemprov Sumut Kebut Tender Proyek 2026, Realisasi Pengadaan Sudah Tembus Rp1,8 Triliun

Sekdaprov Sumut Tegas! Program BKP Tak Boleh Dialihkan, Daerah Diminta Percepat Tender