Bikin Pariwisata Aceh Makin 'Cuan', Terobosan Digital JAKLOM-GeoPAD Garapan Unmuha Siap Dongkrak PAD

BANDA ACEH - Tim peneliti Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tingkat Provinsi Aceh untuk mematangkan pengembangan platform digital pariwisata JAKLOM dan sistem GeoPAD. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh, Rabu (26/8/2026).

FGD tersebut merupakan bagian dari skema Hibah Penelitian Terapan serta Luaran Prototipe BIMA 2026. Kegiatan kali ini menjadi FGD ketiga setelah sebelumnya digelar di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar.

Mengusung tema "Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan Penguatan Regulasi dan Model Integrasi Ekosistem Digital Pariwisata Aceh melalui Platform JAKLOM", forum tersebut membahas pengembangan ekosistem digital pariwisata sekaligus pemanfaatan data untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Baca Juga:

• Unmuha Genjot Mutu Kampus, Rektor Targetkan Raih Akreditasi Unggul

Platform JAKLOM atau Jelajah Kota Melalui Online Mobile dirancang untuk mengintegrasikan informasi destinasi wisata dengan aktivitas ekonomi lokal. Sementara GeoPAD dikembangkan untuk menghubungkan data geografis, destinasi wisata dan transaksi ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

FGD dibuka Kepala UPTD Museum Tsunami Aceh M Syahputra Azwar yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Ia menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan digitalisasi sektor pariwisata.

Ketua Tim Peneliti Unmuha Dr Surna Lastri mengatakan pengembangan JAKLOM tidak hanya berfokus pada pembangunan sebuah aplikasi. Menurutnya, penelitian tersebut diarahkan untuk membentuk sistem ekosistem digital yang dapat terintegrasi dengan kebutuhan pemerintah dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Penelitian ini memadukan tiga perspektif pembelajaran dari wilayah sampel. Sabang dengan fokus pada tata kelola destinasi dan perilaku wisatawan. Aceh Besar dengan fokus pada integrasi destinasi dan pelaku ekonomi lokal. Kemudian Provinsi Aceh dengan fokus pada kebijakan makro, regulasi, koordinasi, dan integrasi antarwilayah," kata Surna dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

"Ketiga wilayah ini kami tempatkan sebagai perspektif pembelajaran yang saling melengkapi untuk membangun model JAKLOM yang utuh," sambungnya.

Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh Akmal Fajar turut menyampaikan arah kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Masukan tersebut menjadi salah satu bahan bagi tim peneliti untuk menyelaraskan pengembangan platform digital dengan regulasi dan aktivitas ekonomi daerah.

Dari sisi teknologi, tim pengembang JAKLOM yang terdiri dari Haikal Maulana Fauruzi bersama M Reza Salahuddin dan Devi Kumala turut mempresentasikan sistem GeoPAD.

Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan informasi geografis, destinasi wisata dan transaksi ekonomi. Data yang terhubung diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih terstruktur dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah.

Diskusi yang dipandu Dr Marlizar kemudian membahas sejumlah aspek utama dalam pengembangan model JAKLOM-GeoPAD.

Pembahasan mencakup potensi ekonomi dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan regulasi serta tata kelola, integrasi data dan transaksi ekonomi, hingga validasi model JAKLOM berdasarkan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Pada bagian validasi, peserta memberikan masukan mengenai kebutuhan data, fitur aplikasi, konektivitas sistem serta kelembagaan yang diperlukan agar platform dapat diterapkan secara optimal.

Penelitian terapan tersebut melibatkan akademisi dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Malikussaleh dan UIN Ar-Raniry.

Tim peneliti terdiri dari Dr Surna Lastri sebagai ketua, Dr Marlizar dan Devi Kumala dari Unmuha, Dr Nurhafni dari Universitas Malikussaleh serta Dr Taufik dari UIN Ar-Raniry. Pengembangan aplikasi juga didukung Haikal Maulana Fauruzi dan M Reza Salahuddin.

Kolaborasi lintas perguruan tinggi tersebut menggabungkan sejumlah bidang keilmuan, seperti akuntansi sektor publik, manajemen pariwisata, kebijakan publik dan teknologi informasi.

FGD tingkat Provinsi Aceh menjadi salah satu tahapan penting dalam penyempurnaan prototipe JAKLOM-GeoPAD. Tim peneliti menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bappeda Aceh, BPKA, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dishub, BPS, Bank Aceh Syariah serta asosiasi pariwisata.

Masukan tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan prototipe agar model yang dikembangkan lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, pelaku usaha dan ekosistem pariwisata Aceh.

Pengembangan JAKLOM-GeoPAD diharapkan dapat menjadi salah satu model pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola pariwisata, mengintegrasikan data ekonomi serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Aceh.* (dh)