Prabowo Sebut Hati PDIP Sama dengan Pemerintah, Guntur Romli: Setuju
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung hubungan politik antara pemerintah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP
POLITIK
SUMUT –Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan komitmen partainya bukan hanya untuk kalangan Nahdlatul Ulama (NU) tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Cak Imin saat memberikan penyuluhan di Sekolah Pemimpin Perubahan di Berastagi, Karo, menegaskan bahwa PKB didirikan dengan tujuan lebih luas daripada sekadar melayani kepentingan internal NU.
“Jadi bukan untuk NU pribadi, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, tapi untuk berkibarnya merah putih bagi kejayaan Indonesia,” tegas Cak Imin. Pernyataan ini mencerminkan sikap inklusif PKB dalam membuka kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membatasi anggotanya hanya pada kalangan beragama Islam.
Cak Imin menyoroti keberhasilan PKB dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam meraih dukungan di luar basis tradisionalnya di Jawa Timur. PKB berhasil meraih 5 kursi di parlemen dari Jawa Barat dan Sumatera, melebihi perolehan 3 kursi di Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai basis kuat PKB.
“Ini membuktikan PKB untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mari kita niatkan setiap kelelahan yang kita abdikan, setiap waktu yang akan kita habiskan semuanya benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Cak Imin. Menurutnya, PKB bertekad untuk tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan, melainkan fokus pada dedikasi untuk bangsa.
Namun, pernyataan Cak Imin datang di tengah tuntutan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU, yang merupakan pendiri PKB, mengumumkan rencana untuk membentuk panitia khusus atau tim lima untuk mengevaluasi dan meluruskan sejarah PKB. Gus Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal PBNU, mengungkapkan kekhawatiran bahwa elite PKB saat ini telah menyimpang dari prinsip dan sejarah pendirian partai.
“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dalam rilis yang diterima kumparan. Ia menegaskan bahwa tujuan dari tim lima ini adalah untuk mengembalikan PKB kepada pemilik sahnya, yaitu PBNU.
Konflik ini menggambarkan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara PKB dan NU, serta tantangan yang dihadapi PKB dalam menjaga identitasnya sambil memperluas basis dukungannya di kancah politik nasional.
(N/014)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung hubungan politik antara pemerintah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP
POLITIK
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Ti
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Dea Arranoya, anak mantan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten GayoGayo Lues, Aceh, menyampaikan permintaan maaf setelah ung
NASIONAL
ACEH BESAR Umat Islam diingatkan untuk terus saling mengingatkan agar waspada terhadap tipu daya syaithan yang disebut terus berusaha me
AGAMA
TANJUNGBALAI Polres Tanjungbalai menetapkan seorang pria berinisial D (37) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seor
HUKUM DAN KRIMINAL
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya memastikan pembangunan bronjong di ruas jalan provinsi MigaLolowua, Ko
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui Upacara Peringatan Hari
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi dan kunjungan silaturahmi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Se
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menghadiri Gerakan Indonesia
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan menampilkan beragam pertunjukan seni budaya serta produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UM
PEMERINTAHAN