
Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Kredit Rp 692 Miliar
JAKARTA Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, hadir di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) p
Nasional
JAKARTA -Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun hanya dalam waktu tiga bulan sejak kabinet dilantik. Angka tersebut berasal dari berbagai kasus korupsi yang berhasil diungkap dan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum melalui Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.
Budi Gunawan menjelaskan, total dana yang berhasil diamankan meliputi Rp 5,37 triliun dalam bentuk mata uang rupiah, Rp 920 miliar dalam mata uang asing, dan emas logam senilai Rp 84 miliar. “Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen dalam menindak tegas para pelaku korupsi, tetapi juga memastikan bahwa aset negara yang telah diselewengkan dapat kembali untuk kepentingan masyarakat,” kata Budi dalam siaran pers, Kamis (30/1/2025).
Jumlah tersebut belum termasuk hasil sitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Pemulihan aset ini menjadi bukti seriusnya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan mengembalikan hak negara yang telah disalahgunakan.
Baca Juga:
Selain itu, Budi menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga berfokus pada perbaikan tata kelola dan sistem pengawasan. Ia menyebutkan bahwa telah dilakukan 2.164 kegiatan pendampingan hukum yang melibatkan kementerian, BUMN, dan BUMD. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan kebijakan dan keputusan bisnis sesuai dengan hukum, serta untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Presiden Prabowo, menurut Budi, juga berulang kali menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang baik, selain melalui pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Baca Juga:
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, memperbaiki regulasi yang masih lemah, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dimiliki negara digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.(kmps)
(N/014)
JAKARTA Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, hadir di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) p
NasionalPenulis DR.Taufiq RahimDemikian seriusnya permasalahan di Aceh Singkil, setelah 4 Pulau, Laut dan Darat Aceh Singkil juga ingin dirampok da
OpiniMEDAN PLN UP 3 Medan mengumumkan pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik di wilayah Kota Medan yang berdampak pada pemadaman listrik di
NasionalJAKARTA Video buatan AI yang menampilkan suasana seolah seseorang berada di neraka viral di media sosial dan menuai kecaman luas. Salah sat
AgamaJAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyatakan kesiapannya untuk d
NasionalTAPSEL Perseteruan antara warga Kelurahan Muara Manompas, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), dengan PT Samukti Karya Lestari (SKL) kembal
BeritaDENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin langsung kegiatan Apel Jam Pimpinan yang digelar
NasionalBALIRespons cepat ditunjukkan Polsek Denpasar Selatan dalam menangani insiden pohon tumbang di kawasan Jl. Raya Sesetan, Denpasar, pada Seni
NasionalTAPTENG Sebuah warung kopi legendaris yang terletak di kawasan Simpang DPR, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, ludes dilalap si jago merah
PeristiwaJAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, angkat bicara mengenai polemik
Nasional