BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob Selama Periode Lebaran 2026
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengekspresikan keprihatinannya terhadap kasus yang melibatkan Hasyim Asyari, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang baru-baru ini dipecat karena tindakan asusila. Dalam pidatonya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Megawati menyampaikan rasa sedihnya atas insiden tersebut.
“Saya sedih melihat kejadian di KPU kemarin. Itu saya bilang kenapa? Karena saya adalah warga negara. Saya sedih melihat Pemerintahan Republik Indonesia,” ujar Megawati, mengecam tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang seharusnya memberikan contoh dan melindungi masyarakat.
Megawati juga mengungkapkan keheranannya terhadap perilaku Hasyim, yang menurutnya bertentangan dengan tugas seorang pejabat publik yang seharusnya mengayomi masyarakat. “Kok begitu ya, saya bingung. Padahal fungsi seharusnya adalah mengayomi, memberikan perlindungan,” tambahnya.
Pernyataan Megawati datang setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberhentikan Hasyim Asyari secara permanen dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Keputusan ini diambil setelah Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, khususnya terkait dengan tindakan asusila terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda.
“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari karena pelanggaran etik yang dilakukannya,” jelas Heddy Lugito, juru bicara DKPP, dalam sidang putusan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu lalu.
Keputusan DKPP tersebut telah memicu reaksi luas dari berbagai pihak, termasuk Megawati yang menekankan pentingnya KPU untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Megawati menyoroti peran penting KPU dalam memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN