BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob Selama Periode Lebaran 2026
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
JAKARTA -Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyoroti pentingnya memahami dan menjalankan konsep yang telah tertuang dalam lagu ‘Indonesia Raya’ sebagai landasan negara yang paripurna. Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (5/7/2024), Megawati menegaskan bahwa Indonesia telah lahir dengan konsepsi yang sangat lengkap sebagai negara yang utuh.
“Saya kan bilang, mau nyari apalagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh,” ujarnya.
Megawati menambahkan bahwa dirinya telah menyampaikan pesan tersebut kepada calon presiden yang diusung PDIP dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Ganjar Pranowo.
“Saya bilang kepada Pak Ganjar, awas lho ya, kalau sudah jadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan Ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, karena apa? Kamu masuknya PDIP. Terserah kalau partai lain, bukan saya yang jadikan, gitu lho,” kata Megawati.
Dia menekankan pentingnya bagi calon pemimpin untuk mengikuti konsep kebangsaan Indonesia yang sudah ada, termasuk dalam pelaksanaan Pancasila, semangat gotong royong, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
“Kamu harus mengikuti konsep kebangsaan kita, karena itu benarnya, tinggal dijalankan, itu paripurna. Kok susah amat ya? Dengan Pancasilanya, dengan gotong royongnya, Bhinneka Tunggal Ikanya,” lanjutnya.
Megawati menegaskan bahwa menjalankan nilai-nilai tersebut adalah kunci untuk memastikan keutuhan dan kedamaian bangsa Indonesia ke depannya.
(N/014)
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN