BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob Selama Periode Lebaran 2026
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
Batu Bara – Masyarakat Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proyek peningkatan kapasitas jalan pada ruas Jalan Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah.
Proyek dengan nilai kontrak Rp. 3.708.512.675,29, No Kontrak: 02/SP/PK/PPK-BKP/DPUTR-BB/2023 yang dimenangkan oleh CV. Asean Group pada Tahun Anggaran 2023, kini sudah mengalami kerusakan parah meski belum genap satu tahun, Rabu (19/06/2024).
Menurut Muhammad Ridwan, caleg terpilih dari Partai Gerindra Dapil III, sangat disayangkan proyek yang menurut kontrak selesai pada September 2023, justru baru rampung pada Februari 2024. Ridwan mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek tersebut, mengingat jalan yang baru berumur beberapa bulan sudah mengalami kerusakan parah.
Caleg DPRD Batu Bara terpilih Dapil III Batu Bara Muhammad Ridwan dari Partai GerindraTim media Bitv yang langsung terjun ke lapangan memastikan kondisi tersebut, menemukan bahwa jalan tersebut benar-benar dalam keadaan rusak parah. Kerusakan yang terjadi meliputi aspal yang terkelupas, lubang-lubang besar, dan permukaan jalan yang bergelombang.
Kerusakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas pengerjaan dan pengawasan proyek yang menelan anggaran lebih dari 3,7 miliar rupiah.
Dalam wawancara dengan awak media Bitv, Muhammad Ridwan menyatakan, “Saya sebagai putra daerah merasa kecewa terhadap jalan yang baru seumur jagung sudah mengalami kerusakan parah. Anggaran yang fantastis yaitu lebih dari 3 miliar rupiah seolah-olah hanya untuk keuntungan pemborong tanpa menghargai masyarakat yang sudah lama menantikan infrastruktur jalan yang layak.”
Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pembangunan infrastruktur jalan seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Masyarakat yang diwakili oleh Muhammad Ridwan berharap ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menginvestigasi penyebab kerusakan jalan ini. Mereka juga mendesak tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan adanya kelalaian atau tindakan curang dalam proses pembangunan.
“Kami menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan. Kami berharap Presiden, KPK, dan pihak terkait bisa turun tangan untuk mengusut masalah ini agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dan jalan tersebut dapat diperbaiki dengan baik,” tambah Ridwan.
Ridwan juga menyatakan bahwa jika masalah ini tidak ditanggapi, ia bersama masyarakat akan melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Batu Bara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu).
“Dengan harapan adanya perhatian serius dari pemerintah, masyarakat Nibung Hangus ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh negara benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan,” tutup Ridwan.red
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN