Bupati Rejang Lebong Diduga Minta Fee Proyek untuk THR Lebaran
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Afriansyah Noor, mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), mengambil langkah tegas pasca-dicopot dari jabatannya dengan mengancam untuk menempuh jalur hukum. Keputusan ini datang sebagai respons atas kebijakan pengurus di bawah Penjabat Ketua Umum Fahri Bachmid yang mencopotnya dari posisi strategis di partai tersebut.
Fahri Bachmid, dalam tanggapannya kepada wartawan pada Rabu (19/6/2024), menyatakan bahwa partainya menghargai setiap upaya hukum yang akan diambil oleh Afriansyah Noor. Menurutnya, ini adalah hak legal yang tersedia untuk menyelesaikan perselisihan internal di dalam partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Secara institusional maupun pribadi, kami menghargai setiap langkah hukum yang akan ditempuh oleh Afriansyah Noor berdasarkan instrumen hukum yang ada. Mekanisme hukum adalah cara yang lebih beradab untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, tanpa perlu berpolemik di ruang publik,” ujar Fahri.
Afriansyah sendiri telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap pencopotan tersebut, mengisyaratkan bahwa langkah hukum akan diambil untuk menantang keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait pengesahan kepengurusan baru PBB. Dia menyoroti beberapa kejanggalan dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) tersebut, termasuk keterlibatan pihak-pihak yang tidak lagi memiliki kapasitas resmi di dalam struktur partai.
Dengan demikian, konflik internal di PBB kini semakin meruncing dengan ancaman langkah hukum dari Afriansyah Noor. Publik menanti perkembangan lebih lanjut dari proses hukum ini, sementara Fahri Bachmid menegaskan kesiapannya untuk merespons dengan proporsional sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
(N/014)
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menegaskan target ambisiusnya untuk memperkuat pasar m
EKONOMI