BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob Selama Periode Lebaran 2026
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
JAKARTA -Di sebuah pagi yang bersemangat, Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut kedatangan seorang tokoh politik yang cukup mencuri perhatian, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Langkah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu terarah menuju ruang pemeriksaan, dipandu oleh keinginan taat hukum sebagai seorang warga negara.
Pukul 09.38 WIB, Hasto tiba di depan Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, sambutannya singkat namun tegas. Dihadapkan pada deretan mikrofon dan lensa kamera yang menyorot wajahnya, ia menegaskan komitmennya: “Sesuai komitmen saya sebagai warga negara yang taat hukum, hari ini datang memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.”
Saat itu, ia tampak tenang, layaknya seorang pelaut yang mengarungi lautan badai dengan keyakinan yang teguh. Namun, pertanyaan tersemat dalam benak banyak orang: di mana Harun Masiku, tersangka korupsi yang masih buron?
Tanpa kehilangan kekhusyukan, Hasto menjawab pertanyaan yang menggantung itu dengan satu kata, “Nanti, nanti.” Kata-kata singkat itu membawa aura misteri, mendorong rasa ingin tahu yang semakin memuncak.
Namun, hari itu bukanlah tentang Harun Masiku semata. Lebih dari sekadar keberadaan satu tersangka, KPK sedang merajut kisah panjang perjuangan melawan korupsi, sejalan dengan upayanya dalam menggencarkan penyidikan kasus pergantian antarwaktu.
Pemeriksaan hari itu bukanlah pertama bagi Hasto. Baginya, ini merupakan kali ketiga ia diperiksa terkait kasus yang sama. Sejak Januari dan Februari 2020, ia telah menjadi saksi bagi KPK dalam upaya mereka membersihkan ranah politik dari korupsi.
Seiring langkahnya yang mantap memasuki Gedung KPK, berbagai spekulasi dan harapan menyelimuti pikiran banyak orang. Bagaimana pemeriksaan kali ini akan berlangsung? Apakah akan membawa jawaban atas misteri keberadaan Harun Masiku?
Demikianlah, di tengah hiruk pikuk pemeriksaan dan riuh rendah pertanyaan, Hasto Kristiyanto melanjutkan langkahnya, memegang teguh prinsip taat hukum, sambil membawa satu-satunya bekal: surat undangan dari KPK.
Di ujung koridor keadilan, masih terdengar desiran harapan: harapan akan keadilan yang tegak, harapan akan pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Dan dalam cerita yang terus bergulir, nama Hasto Kristiyanto menjadi satu lembaran penting, mengukir jejak dalam kisah perjuangan melawan korupsi di tanah air.
(N/014)
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN