Bupati Rejang Lebong Diduga Minta Fee Proyek untuk THR Lebaran
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG -Partai politik menjadi pusat perhatian lagi dalam dinamika politik tanah air. Belakangan, Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil (RK) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Namun, kabar tersebut menimbulkan reaksi dari Partai Golkar yang telah menyiapkan langkah alternatif jika RK benar-benar maju di Jakarta.
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1, MQ Iswara, menyatakan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada RK, yang notabene merupakan salah satu kader terbaik dari Golkar.
“Dukungan Gerindra untuk Kang Emil (Ridwan Kamil) maju di Jakarta, kami sangat berterima kasih. Partai Gerindra mendukung salah satu kader terbaik kami yang memiliki rekam jejak baik sebagai gubernur,” ujar Iswara saat dihubungi oleh detikJabar, Selasa (4/6/2024).
Iswara menjelaskan bahwa RK memang telah ditugaskan oleh Partai Golkar untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat dan Jakarta. Namun, keputusan akhir akan diumumkan setelah hasil survei internal Golkar pada bulan Juli 2024 mendatang.
“Kami masih menunggu hasil survei kedua yang akan dilaksanakan bulan Juli nanti. Dalam survei tersebut, selain popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas, kami juga akan mempertimbangkan kemungkinan pasangan dan lawan dari setiap kandidat. Keputusan akan diambil setelah survei Juli sesuai dengan arahan ketua umum,” paparnya.
Iswara juga menegaskan bahwa DPD Golkar Jawa Barat tetap memperjuangkan agar RK tetap maju dalam Pilgub Jabar. Pasalnya, kehadiran RK di Pilgub Jabar diharapkan dapat memberikan dukungan elektoral bagi calon bupati/wali kota dari Golkar yang akan maju dalam Pilkada serentak.
“Sangat diharapkan bahwa kehadiran Kang Emil di Pilgub Jabar akan membantu calon-calon bupati/wali kota dari Golkar secara elektoral,” ungkap Iswara.
Namun demikian, Golkar telah menyiapkan rencana alternatif (plan B) jika RK memutuskan untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Plan B tersebut melibatkan penyiapan kader lain yang akan diusung dalam Pilgub Jabar.
“Kami telah membahasnya, ketua umum (Airlangga Hartarto) telah memanggil DPD Golkar Jabar untuk menyiapkan plan B jika Kang Emil memutuskan maju di Jakarta. Namun, nama-nama yang disiapkan untuk plan B masih harus mendapat izin dari ketua umum. Ada tiga atau empat nama yang sedang dibahas, namun keputusan akhir akan diambil oleh ketua umum pada bulan Juli mendatang,” jelas Iswara.
Ketegangan politik antara Partai Gerindra dan Golkar dalam menentukan calon dalam Pilgub Jakarta dan Jawa Barat menjadi sorotan utama dalam arena politik Indonesia. Sementara itu, masyarakat menantikan perkembangan selanjutnya dari kedua partai politik besar ini dalam menghadapi dinamika politik Pilgub mendatang.
(N/014)
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menegaskan target ambisiusnya untuk memperkuat pasar m
EKONOMI