Bupati Rejang Lebong Diduga Minta Fee Proyek untuk THR Lebaran
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar), Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa tidak satupun partai politik (parpol) memiliki kemampuan untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur Jabar tanpa membangun kerja sama politik dengan parpol lain. Pernyataan ini disampaikan Ono dalam suasana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol, Sabtu (25/5).
“Kami memang sudah mempersiapkan dari Mei 2024 dan saat ini progres berjalan. Tentunya bagi Jabar, kami buka peta politik dahulu untuk Pilgub Jabar, tidak ada satu pun parpol yang bisa mengusung sendiri. Jadi, intinya parpol di Jabar harus kerja sama dengan partai lain untuk bisa mengusung cagub dan cawagub,” tegas Ono.
PDIP Jawa Barat, sejak reformasi hingga pilgub terakhir pada 2018, belum pernah meraih kemenangan di Pilkada Jabar. “Tentunya kami sadar bahwa kami agaknya tidak mungkin untuk mengincar nomor satu, jadi kami PDI Perjuangan akan mengincar posisi dua, di posisi wakil gubernurnya,” ungkap Ono.
Meskipun begitu, Ono belum bisa mengungkapkan secara rinci siapa sosok dari kader internal PDIP yang akan diusung sebagai calon wakil gubernur Jabar pada 2024. Namun, ia berharap agar pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 yang diwarnai kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terulang di Pilkada serentak 2024.
“Siapa itu? Ya, tentunya partai mempunyai kader-kader yang banyak di Jawa Barat, yang tentunya saat ini DPP beserta tim yang telah ditugaskan, sudah mulai melakukan pemetaan, siapa kader internal PDIP di Jabar yang nanti akan disandingkan dengan calon gubernurnya,” jelasnya.
Terkait dengan kecurangan yang dialami pada pemilihan sebelumnya, Ono menyampaikan harapannya agar hal tersebut tidak terjadi lagi. “Tentunya ada catatan bagi kami, pilpres dan pileg kemarin, kami semua sepakat ada beberapa hal yang menjadi catatan bagaimana netralitas TNI-Polri, bagaimana penggunaan APBN, APBD, dan program pemerintah, mudah-mudahan di pilkada tidak terjadi lagi dan ini menjadi komitmen kita bersama,” pungkas Ono.
Pernyataan Ono Surono tersebut menandakan pentingnya kerja sama politik di Pilgub Jabar, di mana partai-partai harus bersinergi untuk meraih kesuksesan. Dalam suasana politik yang dinamis, membangun koalisi yang kuat menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan politik di tingkat daerah.
(N/014)
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menegaskan target ambisiusnya untuk memperkuat pasar m
EKONOMI