Bupati Rejang Lebong Diduga Minta Fee Proyek untuk THR Lebaran
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Dalam suasana yang penuh antusiasme, Rakernas V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diadakan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada Jumat (23/5). Acara ini menjadi sorotan publik karena menjadi panggung evaluasi kinerja partai dan konsolidasi organisasi menjelang kongres mendatang.
Menurut Basarah, salah satu anggota DPR yang turut hadir dalam rakernas tersebut, acara ini merupakan bagian dari ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Fungsinya adalah untuk mengevaluasi perjalanan program-program partai, kinerja, dan capaian setiap tahunnya. Basarah menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan parameter keputusan Kongres V tahun 2019.
“Sementara itu, kita akan melakukan konsolidasi organisasi partai dengan mengembalikan siklus Kongres kembali ke tahun 2025,” tambah Basarah. Hal ini menunjukkan komitmen partai untuk memastikan kesinambungan dan pemantapan organisasi dalam jangka panjang.
Namun, salah satu agenda utama Kongres PDIP yang diundur adalah pemilihan ketua umum. Pemilihan ini seharusnya dilakukan setiap lima tahun sekali untuk menetapkan ketua umum yang akan memimpin partai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Namun, dengan pertimbangan berbagai agenda nasional, termasuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif yang baru saja berlangsung, serta Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang, partai memutuskan untuk menunda kongres.
Alasan pengunduran kongres ini adalah untuk memastikan fokus penuh pada Pilkada 2024. Basarah menegaskan bahwa hal ini merupakan kebutuhan untuk konsolidasi dan pemantapan organisasi partai guna mensukseskan agenda-agenda nasional yang lebih besar.
Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa keputusan ini telah diputuskan untuk mengembalikan kongres ke siklus lima tahunan pada tahun 2025 mendatang. Instansi musyawarahnya akan dilakukan pada rapat kerja nasional, seperti yang terjadi dalam Rakernas V ini.
Sejauh ini, PDIP telah mengadakan lima kongres, yang semuanya memutuskan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai. Kongres pertama digelar pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah, menghasilkan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP periode 2000-2005. Kongres terbaru, Kongres V PDIP, diadakan di Bali pada Agustus 2019, di mana Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDIP periode 2019-2024.
Rakernas V PDIP menjadi momentum penting bagi partai untuk mengevaluasi langkah-langkahnya, mengkonsolidasikan kekuatan organisasi, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan politik yang ada di masa mendatang. Dengan fokus pada kinerja dan kepentingan partai, PDIP berkomitmen untuk terus menjadi kekuatan politik yang relevan dan berpengaruh dalam peta politik Indonesia.
(N/014)
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menegaskan target ambisiusnya untuk memperkuat pasar m
EKONOMI