Bupati Rejang Lebong Diduga Minta Fee Proyek untuk THR Lebaran
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Pekan ini, dunia politik Tanah Air dikejutkan dengan keputusan mengejutkan dari Yusril Ihza Mahendra, yang telah memimpin Partai Bulan Bintang (PBB) sejak era Reformasi tahun 1998. Pada Sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang berlangsung pada Sabtu (18/5/2024), Yusril resmi mengumumkan mundur dari jabatan ketua umum.
Dalam pidato pengunduran dirinya, Yusril mengakui bahwa dia telah memimpin partai selama lebih dari seperempat abad. Dia merasa bahwa saatnya telah tiba untuk memberikan kesempatan pada regenerasi kepemimpinan di PBB. Meskipun melepaskan jabatan ketua umum, Yusril menegaskan bahwa dia akan tetap aktif dalam dunia politik, kali ini sebagai individu dengan latar belakang akademisi dan pengalaman panjang dalam politik Tanah Air.
Dalam upaya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Yusril, MDP memilih Fahri Bachmid sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum. Keputusan ini diambil setelah pemungutan suara yang berlangsung di tengah Sidang MDP. Fahri Bachmid berhasil meraih dukungan sebanyak 29 suara dari peserta MDP, mengalahkan pesaingnya, Ir Afriansyah Noor MSi, Sekjen DPP PBB, yang juga memperoleh dukungan sebanyak 29 suara.
Menanggapi pengunduran diri Yusril, Sekjen PBB Afriansyah Noor menyatakan bahwa ini adalah keputusan yang telah direncanakan sebelumnya. Yusril menyatakan keinginannya untuk beristirahat dari kancah politik nasional, meskipun alasan detailnya belum dijelaskan secara rinci. Afriansyah menegaskan bahwa Yusril telah memimpin partai selama dua periode atau sekitar 10 tahun, dan saatnya bagi DPW, DPC, dan DPP PBB untuk menentukan ketua umum yang baru dalam Muktamar mendatang.
Pengunduran diri Yusril dari jabatan ketua umum PBB membuka babak baru dalam sejarah partai yang telah lama berdiri. Pertanyaan tentang arah dan visi politik PBB ke depan menjadi sorotan, sementara proses regenerasi kepemimpinan di partai ini akan menjadi perhatian utama para kader dan pengamat politik.
Sebagai salah satu figur hukum yang berpengaruh di Indonesia, Yusril dipandang sebagai tokoh yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan hukum dan demokrasi di Tanah Air, baik melalui jalur partai politik maupun dalam kapasitasnya sebagai individu yang bergerak di luar partai.
Dengan mundurnya Yusril dari kepemimpinan PBB, panorama politik Indonesia semakin menarik untuk diamati. warganet di media sosial pun aktif berdiskusi dan mengomentari langkah politik ini serta memperdebatkan implikasinya bagi masa depan politik Indonesia.
(N/014)
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menegaskan target ambisiusnya untuk memperkuat pasar m
EKONOMI