Dari Mobil hingga Koper, KPK Sita Rp 756,8 Juta OTT Bupati Rejang Lebong
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Th
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Di tengah gejolak politik yang mengiringi pesta demokrasi, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengirimkan pesan tegas, namun penuh kedamaian kepada semua pihak. Dalam sebuah pernyataan blak-blakan, ia meminta agar siapapun yang tidak mau diajak bekerja sama di pemerintahannya mendatang untuk tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dan juga Waketum Gerindra, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pesan tersebut adalah sebuah panggilan untuk menjalin kerja sama yang damai dan konstruktif dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya. Prabowo, dengan sikap bijaksana, mengharapkan kerja sama dari semua pihak, terlepas dari apakah mereka akan berada di dalam atau di luar pemerintahan.
“Pak Prabowo memang ingin merangkul semua pihak untuk sama-sama bekerja untuk bangsa negara. Apakah di dalam pemerintahan atau di luar kemerintahan tidak ada masalah selama tujuan kita sama-sama untuk kemaslahatan rakyat,” ujar Habiburokhman, menekankan bahwa Prabowo tidak mempermasalahkan sikap politik sejumlah pihak yang ingin berada di luar pemerintahan.
Namun, Prabowo juga memberikan peringatan bahwa pihak yang tidak mau berkolaborasi di dalam pemerintahan haruslah bertanggung jawab dan tidak mengganggu jalannya pelayanan publik. “Pak Prabowo hanya mengingatkan jangan ada oknum-oknum yang berniat tidak baik mengganggu pelayanan rakyat,” kata Habiburokhman, menegaskan bahwa Prabowo tetap fokus pada pelayanan masyarakat.
Pernyataan Prabowo tersebut datang sebagai refleksi dari komitmennya untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat dan keberlanjutan bangsa. Dengan sikap bijaksana dan damai, Prabowo mengundang semua pihak untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama, sementara juga memberikan peringatan jelas untuk tidak menghalangi proses kerja pemerintahannya.
Dalam suasana yang terus berubah, kata-kata Prabowo Subianto memberikan harapan akan semangat kerjasama yang mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana semua pihak akan merespons panggilan tersebut, sambil berharap agar masa depan bangsa Indonesia tetap cerah di bawah kepemimpinan yang bijaksana dan inklusif.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Th
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN
EKONOMI
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyebutkan, sebanyak 50.374 jemaah umrah masih berada di Arab Saudi per 11
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar, resmi mengajukan permohonan restorativ
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memindahkan penahanan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, beserta dua tersangka lain
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara mulai menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Tahun ini, jumlah peneri
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di t
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat banyak kritik dari warganet di media sosial setelah nilai tukar rupiah se
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 20
EKONOMI