Dari Mobil hingga Koper, KPK Sita Rp 756,8 Juta OTT Bupati Rejang Lebong
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Th
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Mantan calon presiden Ganjar Pranowo telah menyatakan bahwa ia akan berada di luar pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut, yang dideklarasikan sebagai sikap oposisi, telah mendapat respons dari berbagai kalangan politisi.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada istilah “oposisi” dalam konteks politik seperti yang biasa ditemui di negara-negara lain. Menurut Bamsoet, masalah ini berkaitan dengan kebangsaan dan nilai-nilai keindonesiaan, di mana seluruh pihak diharapkan untuk bekerja secara gotong-royong demi kemajuan bangsa.
Meskipun Ganjar memilih untuk berada di luar pemerintahan, Bamsoet menekankan pentingnya kerja sama untuk kepentingan bersama, tanpa memandang perbedaan pandangan politik. Menurutnya, di Indonesia, tidak ada istilah yang secara kaku memisahkan pemerintah dan oposisi, karena semua pihak diharapkan dapat bekerja bersama untuk kebaikan bangsa.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, juga memberikan respons serupa, menekankan bahwa sikap Ganjar untuk berada di luar pemerintahan adalah haknya sebagai individu dalam sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Gerindra, sebagai partai politik, tidak akan menghalangi keputusan Ganjar untuk berada di luar pemerintahan.
Habiburokhman menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam komunikasi antara Gerindra dan Ganjar, dan bahwa sikap oposisi bukanlah pilihan yang salah dalam konteks politik. Respons dari politisi dan partai politik ini menunjukkan penghargaan terhadap keputusan individu dalam berpolitik, sambil tetap menekankan pentingnya kerja sama dan dialog untuk kepentingan bersama.
Dalam konteks yang lebih luas, respons terhadap deklarasi Ganjar Pranowo mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia, di mana nilai-nilai kebangsaan dan kerja sama antarpartai politik tetap menjadi prioritas dalam upaya mencapai kemajuan bersama.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Th
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN
EKONOMI
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyebutkan, sebanyak 50.374 jemaah umrah masih berada di Arab Saudi per 11
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar, resmi mengajukan permohonan restorativ
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memindahkan penahanan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, beserta dua tersangka lain
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara mulai menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Tahun ini, jumlah peneri
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di t
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat banyak kritik dari warganet di media sosial setelah nilai tukar rupiah se
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 20
EKONOMI