Tito Karnavian Usul Tambah Dana Triliunan untuk Bencana Sumatera hingga Reformasi Pemilu
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
MEDAN -Pesta demokrasi di Sumatra Utara semakin memanas dengan munculnya nama-nama besar dalam pertarungan menuju kursi gubernur. Mantan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, telah resmi memasukkan namanya ke dalam arena politik dengan mendaftar sebagai bakal calon (bacalon) Gubernur Sumatra Utara di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Langkahnya ini membuka lembaran baru dalam politik Sumut, dengan potensi menghadapi dua figur kuat lainnya, Bobby Nasution dan Musa Rajekshah, yang juga tengah dikabarkan akan turut serta dalam Pemilihan Gubernur 2024.
Edy Rahmayadi menegaskan bahwa keputusannya ini bukanlah karena adanya status menantu Presiden Jokowi yang dimiliki Bobby Nasution, namun karena keyakinannya bahwa setiap putra daerah, termasuk Bobby, memiliki hak untuk ikut serta dalam kontestasi politik. “Saya melihat Bobby bukan karena menantu Pak Presiden, saya melihat Bobby karena dia Nasution, dia orang Medan dan berhak ikut dalam kontestasi menjadi gubernur, untuk itu rival dong,” tegas Edy Rahmayadi di Kantor DPD PDIP Sumut.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap yang terbuka dan sportif dari Edy Rahmayadi dalam menghadapi persaingan politik. Ia pun menyatakan bahwa pada akhirnya, keputusan akan ada di tangan rakyat Sumatera Utara. “Kalau nanti rakyat Sumatera Utara melihat Bobby lebih pantas dari Edy ya saya hormat dong, saya akan menjadi rakyat Sumatra Utara. Tapi kalau rakyat Sumut melihat pantas Edy, tak boleh ada yang mengganggu, saya akan perjuangkan itu,” ungkapnya dengan lugas.
Terkait dengan isu status menantu Presiden Jokowi yang disandang oleh Bobby Nasution, Edy menegaskan bahwa hal itu tidak relevan dalam konteks pertarungan politik ini. “Nggak ada itu, kan ini bukan lawan istana, ini lawan kontestasi menjadi gubernur, nggak ada urusan istana,” tegasnya, menegaskan bahwa fokusnya adalah pada kompetisi politik yang sehat dan adil.
Selain itu, Edy juga menjelaskan mengapa ia tidak mengambil formulir pendaftaran ke Gerindra dan Golkar, meskipun dua partai tersebut telah mengusungnya pada Pilkada 2018. “Mengambil formulir ini saya punya tim, tim yang menimbang, nanti saya yang melaksanakan, bahwa formulir juga belum dibuka. Tapi belum tentu ini semua, kalau lah sudah membuat pakem kan tak perlu kita membuang-buang waktu,” paparnya, menunjukkan bahwa keputusannya untuk mendaftar ke PDIP telah melalui pertimbangan yang matang.
Dengan demikian, panggung politik Sumatra Utara semakin memanas dengan kehadiran Edy Rahmayadi sebagai salah satu pesertanya. Dinamika politik yang menarik dan persaingan yang ketat diharapkan akan memberikan warna baru bagi perjalanan demokrasi di Sumatra Utara. Tetap pantau berita kami untuk mendapatkan informasi terkini seputar Pemilihan Gubernur Sumatra Utara 2024.
(N/014)
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi ti
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan bes
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan terkait kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL