Dari Mobil hingga Koper, KPK Sita Rp 756,8 Juta OTT Bupati Rejang Lebong
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Th
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, dengan tegas menyatakan bahwa tidak direkomendasikan bagi Capres terpilih, Prabowo Subianto, untuk menyerahkan nama-nama calon menteri ke lembaga antirasuah tersebut.
Dalam pernyataannya, Pahala mengungkapkan bahwa penyetoran nama-nama calon menteri ke KPK, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019, bukanlah langkah yang disarankan. Ia menyoroti penilaian dengan tiga kategori menggunakan stabilo, yakni merah, kuning, dan hijau, yang dianggapnya berdampak besar terhadap karier seseorang.
“Kalau kamu tanya saya pribadi, enggak. Ngapain gitu-gituan,” tegas Pahala saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/4/2024). Menurutnya, penilaian semacam itu dapat dianggap zalim karena dapat memengaruhi nasib seseorang tanpa proses hukum yang jelas.
Pahala juga menegaskan bahwa jika seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya dilakukan tindakan tegas sesuai jalur hukum yang berlaku. “Zalim loh orang distabilo-stabilo, kalau terbukti ambil (tangkap), ini menurut saya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pahala menjelaskan bahwa jika hal tersebut dibahas di level pimpinan, ia akan menolak usulan tersebut dengan tegas. “Tapi kalau pun ada, saya di rapat terbatas bakal menolak, jangan dong, ini pidana. Kalau dibilang ukurannya normatif boleh, tapi kan ini pidana salah atau nggak. Dengan stabilo artinya anda bersalah, kalau bersalah kan udah ada jalurnya, ambil orangnya,” paparnya dengan tegas.
Pernyataan ini menegaskan komitmen KPK dalam menjalankan tugasnya secara adil dan berdasarkan hukum, serta menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Th
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN
EKONOMI
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyebutkan, sebanyak 50.374 jemaah umrah masih berada di Arab Saudi per 11
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar, resmi mengajukan permohonan restorativ
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memindahkan penahanan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, beserta dua tersangka lain
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara mulai menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Tahun ini, jumlah peneri
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di t
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat banyak kritik dari warganet di media sosial setelah nilai tukar rupiah se
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 20
EKONOMI