BPBD Binjai Turunkan Satgas Bersihkan Drainase di Limau Mungkur, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, dengan tegas menyatakan bahwa tidak direkomendasikan bagi Capres terpilih, Prabowo Subianto, untuk menyerahkan nama-nama calon menteri ke lembaga antirasuah tersebut.
Dalam pernyataannya, Pahala mengungkapkan bahwa penyetoran nama-nama calon menteri ke KPK, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019, bukanlah langkah yang disarankan. Ia menyoroti penilaian dengan tiga kategori menggunakan stabilo, yakni merah, kuning, dan hijau, yang dianggapnya berdampak besar terhadap karier seseorang.
“Kalau kamu tanya saya pribadi, enggak. Ngapain gitu-gituan,” tegas Pahala saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/4/2024). Menurutnya, penilaian semacam itu dapat dianggap zalim karena dapat memengaruhi nasib seseorang tanpa proses hukum yang jelas.
Pahala juga menegaskan bahwa jika seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya dilakukan tindakan tegas sesuai jalur hukum yang berlaku. “Zalim loh orang distabilo-stabilo, kalau terbukti ambil (tangkap), ini menurut saya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pahala menjelaskan bahwa jika hal tersebut dibahas di level pimpinan, ia akan menolak usulan tersebut dengan tegas. “Tapi kalau pun ada, saya di rapat terbatas bakal menolak, jangan dong, ini pidana. Kalau dibilang ukurannya normatif boleh, tapi kan ini pidana salah atau nggak. Dengan stabilo artinya anda bersalah, kalau bersalah kan udah ada jalurnya, ambil orangnya,” paparnya dengan tegas.
Pernyataan ini menegaskan komitmen KPK dalam menjalankan tugasnya secara adil dan berdasarkan hukum, serta menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
(N/014)
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kota Binjai menggelar bakti sosial berupa sun
NASIONAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 tahun 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih modern, nyaman, dan estetik. Mengusung seman
PARIWISATA
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL