Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, dengan tegas menyatakan bahwa tidak direkomendasikan bagi Capres terpilih, Prabowo Subianto, untuk menyerahkan nama-nama calon menteri ke lembaga antirasuah tersebut.
Dalam pernyataannya, Pahala mengungkapkan bahwa penyetoran nama-nama calon menteri ke KPK, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019, bukanlah langkah yang disarankan. Ia menyoroti penilaian dengan tiga kategori menggunakan stabilo, yakni merah, kuning, dan hijau, yang dianggapnya berdampak besar terhadap karier seseorang.
“Kalau kamu tanya saya pribadi, enggak. Ngapain gitu-gituan,” tegas Pahala saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/4/2024). Menurutnya, penilaian semacam itu dapat dianggap zalim karena dapat memengaruhi nasib seseorang tanpa proses hukum yang jelas.
Pahala juga menegaskan bahwa jika seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya dilakukan tindakan tegas sesuai jalur hukum yang berlaku. “Zalim loh orang distabilo-stabilo, kalau terbukti ambil (tangkap), ini menurut saya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pahala menjelaskan bahwa jika hal tersebut dibahas di level pimpinan, ia akan menolak usulan tersebut dengan tegas. “Tapi kalau pun ada, saya di rapat terbatas bakal menolak, jangan dong, ini pidana. Kalau dibilang ukurannya normatif boleh, tapi kan ini pidana salah atau nggak. Dengan stabilo artinya anda bersalah, kalau bersalah kan udah ada jalurnya, ambil orangnya,” paparnya dengan tegas.
Pernyataan ini menegaskan komitmen KPK dalam menjalankan tugasnya secara adil dan berdasarkan hukum, serta menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL