DPC Gerindra Kab Asahan Mendaftar sebagai Bacalon Kepala Daerah ke Golkar di Asahan

ASAHAN -Aksi ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Gerindra) Kabupaten Asahan, Baharuddin Harahap, memulangkan formulir pendaftaran calon kepala daerah ke Partai Golkar telah menarik perhatian publik pada Selasa (23/4/2024). Pukul 11.00 WIB, Baharuddin menjadi orang pertama yang resmi mendaftarkan diri ke partai berlogo pohon beringin tersebut, setelah mematuhi perintah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Tindakan ini disampaikan Baharuddin sebagai bentuk kesetiaan terhadap arahan dari DPP Gerindra, terutama setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pasangan Prabowo – Gibran sebagai presiden. “Dengan keputusan MK semalam yang menetapkan pasangan Prabowo – Gibran sebagai presiden, maka kami yang di daerah diminta untuk tetap meneruskan dan kompak untuk memajukan Indonesia,” ungkap Baharuddin Harahap.

Pernyataan Baharuddin juga menggarisbawahi komitmen Koalisi Indonesia Maju, di mana Partai Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra, dan lainnya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. “Partai Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra, dan yang lain masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, diharapkan bisa kompak,” tambahnya.

Namun, Baharuddin juga mengungkapkan bahwa saat ini Gerindra belum memberikan perintah kepada DPD Gerindra untuk membuka pendaftaran dan penjaringan calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa langkah Baharuddin adalah respons atas arahan DPP Gerindra yang menitikberatkan pada kekompakan koalisi.

Meskipun belum ada kepastian peran yang akan diemban, Baharuddin menyatakan bahwa dirinya tidak memandang ringan peran sebagai Bupati atau Wakil Bupati. “Jadi, sekarang ini saya tidak berandai-andai apakah jadi Bupati atau wakil Bupati semua sama saja,” tegasnya.

Kisah Baharuddin Harahap menjadi refleksi dari dinamika politik lokal yang terus berkembang, di mana keputusan strategis dari pusat partai memengaruhi langkah-langkah para kader di daerah. Solidaritas dan komitmen terhadap koalisi menjadi fokus utama, sementara ekspektasi publik terhadap peran dan kualitas kepemimpinan tetap tinggi.

(K/09)