Koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto Terbakar, Saksi Sebut Ada Tiga Kali Dentuman
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
JAKARTA -Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menghadirkan sejumlah pemikiran penting dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam posisinya sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan untuk MK, Megawati menyoroti aspek keadilan, supremasi hukum, dan tanggung jawab etis yang harus dijunjung tinggi oleh hakim Mahkamah Konstitusi.
Megawati berharap proses sengketa tersebut dipenuhi oleh keadilan dan kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, sebagai fondasi utama kehidupan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dalam tulisannya, Megawati menekankan pentingnya keadilan substantif yang mesti ditegakkan oleh para hakim MK. Hal ini sejalan dengan prinsip negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang paling utama.
Menyikapi peran hakim MK, Megawati menegaskan perlunya sikap negarawan yang bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan substantif. Supremasi hukum, budaya hukum, dan keteladanan aparat penegak hukum menjadi satu kesatuan yang esensial dalam upaya menjaga keadilan dan kebenaran.
Dalam konteks praktik politik, Megawati juga mengingatkan tentang motif nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) juga menjadi sorotan serius Megawati, mengingat pengerahan aparatur negara untuk kepentingan tertentu yang telah berlangsung sejak tahun 1971.
Lebih lanjut, Megawati mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam mengambil keputusan, terutama bagi para hakim MK. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Megawati menekankan agar putusan yang diambil tidak kontroversial dan selalu mengedepankan supremasi hukum serta kepentingan negara yang lebih besar.
Dalam konteks politik dan hukum yang kompleks, harapan Megawati Soekarnoputri adalah agar proses sengketa hasil Pilpres 2024 dapat memberikan keadilan yang sejati dan menjaga integritas hukum serta kepentingan nasional.
(K/09)
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK