Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Ratusan mata anggota DPR RI memandang tajam ke arah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertanyaan tentang program makan siang gratis yang digagas oleh salah satu pasangan calon presiden menggantung di udara. Namun, jawaban yang diharapkan tak kunjung terungkap.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menegaskan kebingungannya terhadap program tersebut. Dengan suara yang jelas, Anis menyampaikan keraguan tentang anggaran yang besar untuk program makan siang gratis, yang hanya diberlakukan di lingkungan sekolah. Sri Mulyani, yang duduk di kursi Menteri Keuangan, pun tak bisa menghindar dari pertanyaan tajam tersebut.
Dalam suasana tegang, Sri Mulyani menjelaskan dengan hati-hati bahwa program makan siang gratis belum termasuk dalam APBN 2024. Dia dengan seksama menjelaskan siklus APBN yang akan dijabarkan kepada DPR setiap tahunnya untuk persetujuan. Namun, dengan halus ia menegaskan bahwa pihaknya masih mempersiapkan pemerintahan transisi, dan belum ingin berkomentar lebih jauh tentang program tersebut.
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menyoroti pentingnya komunikasi politik yang efektif dalam menyampaikan keputusan pemerintah kepada publik. Meskipun ditanya berkali-kali, ia tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut tentang program tersebut, mengingat situasi politik yang masih dalam proses transisi.
Pertanyaan anggota DPR pun terus mengalir, namun Sri Mulyani dengan hati-hati menghindari untuk memberikan jawaban yang akan menimbulkan spekulasi lebih lanjut. Kehadirannya di hadapan anggota DPR menjadi sorotan utama dalam rapat kerja hari itu, di mana penjelasan tentang program makan siang gratis menggantung di udara tanpa kepastian.
Di balik kepolosan sorot mata Sri Mulyani, tersimpan pertanyaan besar: apakah program makan siang gratis akan menjadi kenyataan dalam APBN 2025? Itu pun masih menjadi tanda tanya besar yang belum terjawab.
(K/09)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL