Mahkamah Konstitusi Siapkan Sidang Sengketa Pilkada 2024, 314 Permohonan Diterima

JAKARTA -Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memulai sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, yang dijadwalkan dimulai pada 8 Januari 2025. Ketua MK, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa persiapan untuk sidang telah dilakukan dengan matang.

“Terhitung mulai 8 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi akan berjibaku kembali untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah,” ujar Suhartoyo dalam sambutannya pada Sidang Pleno Khusus MK, Kamis (2/1).

Rinciannya: Menurut Suhartoyo, MK telah menerima total 314 permohonan terkait dengan Pilkada 2024. Jumlah ini terdiri dari 23 permohonan untuk jabatan gubernur, 242 permohonan untuk bupati, dan 49 permohonan untuk wali kota. Dengan begitu, MK akan memeriksa sejumlah besar sengketa untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil.

” Kami imbau semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara adil tanpa pengaruh apa pun,” tambah Suhartoyo.

Pembagian Panel Hakim: Dalam sidang sengketa Pilkada 2024, MK akan membagi perkara tersebut ke dalam tiga panel hakim yang masing-masing terdiri dari tiga hakim konstitusi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa panel-panel tersebut akan disiapkan untuk mengawal proses persidangan dengan efektif.

“Kami sudah membagi untuk 3 panel hakim. Pembagian panel ini mirip dengan yang dilakukan pada sidang sengketa Pileg sebelumnya,” kata Enny. Adapun formasi ketua panel adalah sebagai berikut: Panel pertama dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Panel kedua dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Panel ketiga dipimpin oleh Prof. Arief Hidayat, dengan Enny Nurbaningsih sebagai bagian dari panel ketiga.

Sidang ini diyakini akan menjadi bagian penting dari proses penyelesaian sengketa Pilkada 2024 yang harus dipastikan berjalan dengan transparansi dan keadilan.

(N/014)