JAKARTA -Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sorotan tajam netizen setelah kebijakan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg menuai kontroversi. Hal ini bermula dari komentar Sri Mulyani di akun Instagramnya yang menyatakan kekagetannya terhadap harga gas elpiji melon yang lebih mahal di pasaran dibandingkan harga yang ditetapkan pemerintah. Netizen pun lantas mengkritik kebijakan yang dianggap menyengsarakan masyarakat kecil, khususnya ibu rumah tangga yang kerap kesulitan memperoleh gas dengan harga wajar.
Dalam unggahannya di Instagram pribadi @smindrawati beberapa waktu lalu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa harga gas elpiji 3 kg di pasaran tidak sesuai dengan harga yang seharusnya. Harga resmi dari pangkalan resmi Pertamina hanya Rp 12.750 per tabung, sementara harga tanpa subsidi bisa mencapai Rp 42.750. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung untuk menjaga harga elpiji tetap terjangkau.
Baca Juga:
Namun, akibat kelangkaan dan tingginya harga di eceran, masyarakat beranggapan bahwa kebijakan yang diterapkan justru semakin mempersulit mereka. Banyak netizen yang mengeluh tentang sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg, bahkan setelah adanya kebijakan yang menghentikan distribusi gas tersebut ke pengecer. Mereka mengungkapkan kesulitan dalam mencari gas yang kini harus dibeli di agen-agen resmi dengan antrian panjang dan harga yang lebih mahal.
Beberapa netizen menanggapi pernyataan Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa mereka tak masalah jika harga gas sedikit lebih mahal asal barang tersedia dan mudah didapatkan. "Gas susah. Harga Rp20 ribu nggak masalah buat kami. Yang penting barang ada," tulis salah satu netizen di kolom komentar. Mereka mengungkapkan bahwa meskipun harga gas sedikit lebih mahal, yang penting adalah kemudahan dalam mendapatkan gas tanpa harus antre berjam-jam.
Baca Juga:
Namun, banyak juga yang menyalahkan Sri Mulyani atas kebijakan pembatasan tersebut. Mereka beranggapan bahwa kebijakan tersebut justru memperburuk kondisi masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan gas, dan menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam membuat peraturan yang lebih berpihak pada rakyat kecil.
Sri Mulyani sendiri dalam keterangan sebelumnya menegaskan bahwa subsidi gas elpiji 3 kg diambil dari anggaran APBN, yang berasal dari pajak yang dibayar masyarakat. Meskipun demikian, banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini malah menambah beban masyarakat yang sudah kesulitan akibat inflasi dan kenaikan harga barang lainnya.
Kebijakan pembatasan gas elpiji ini masih terus menjadi perdebatan di masyarakat. Sejumlah pihak berharap agar pemerintah segera mencari solusi terbaik agar masalah kelangkaan gas dan pembatasan distribusi ini dapat segera teratasi tanpa memberatkan rakyat.
(oz/n14)
BANDUNG Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menegaskan bahwa praktik duplikasi dal
Pendidikan
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI), Sudaryono, menyampaikan empat persoalan utama yang selama ini dikeluhk
Ekonomi
TANGERANG Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait insiden percekcokan yang viral di media sosial, melibatkan seorang pria yang
Peristiwa
PORTUGAL Cristiano Ronaldo dikenal sebagai sosok pesepakbola yang disiplin tinggi dan sangat menjaga gaya hidupnya demi mencapai performa
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, secara resmi
Pendidikan
BANDUNG Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Grat
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendukung penuh konsep I
Nasional
TAPANULI SELATAN Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) resmi menetapkan pria berinisial MN (64)
Hukum dan Kriminal
TABANAN Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke39 SLB/C Kemala Bhayangkari Tabanan yang dig
Pendidikan
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan agar pemerintah mencabut ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium. Us
Ekonomi