BGN: MBG Bukan Bisnis, Tapi Investasi Sosial
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
JAKARTA -Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melantik sebanyak 56 pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM untuk mempercepat proses transisi dalam kementerian baru tersebut. Pelantikan berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Selasa (31/12), di hadapan para pejabat dan pegawai Kementerian HAM.
Dalam sambutannya, Pigai menekankan bahwa sebagian besar pejabat yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Pigai mengungkapkan keyakinannya terhadap kualitas para pejabat yang dilantik dan menilai mereka sebagai individu yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki nilai yang tinggi dalam konteks penegakan HAM.
“Pegawai Kementerian HAM adalah pegawai-pegawai yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki nilai yang tinggi dalam konteks dan keyakinan saya,” kata Pigai dengan tegas.
Menteri Pigai juga menegaskan bahwa pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, yang mencakup tiga aspek penting, yaitu pengetahuan (knowledge), kemampuan (skills), serta sikap (attitude) yang baik. Pigai menambahkan bahwa pemilihan pejabat tidak didasarkan pada suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA). “Saya tidak ambil berdasarkan SARA. Artinya, saya menunjukkan suara pemimpin itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa di-matematika-kan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pigai mengungkapkan bahwa pengangkatan pejabat berdasarkan meritokrasi merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
“Kalau saya ambil berdasarkan SARA, belum tentu bisa memenuhi pencapaian cita-cita. Karena itulah, saya pelajari satu-satu berdasarkan rekam jejak. Saya pelajari juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama yang etika, moralitas, integritas, dan antikorupsi,” tambah Pigai.
Berikut adalah nama-nama 56 pejabat manajerial yang dilantik dalam acara tersebut:
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal Siti Fajar Ningrum Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Edwin Aldrin Purba Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Ratih Ekarini Savitri Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Sofia Alatas Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara pada Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Novie Soegiharti Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle Direktur Pelayanan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Osbin Samosir Direktur Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Henny Tri Rama Yanti Sekretaris Inspektorat Jenderal Sambiyo … (daftar lengkap tersedia)Pelantikan pejabat ini diharapkan dapat mempercepat reformasi dan peningkatan kinerja di Kementerian HAM, serta memastikan pelaksanaan misi kementerian berjalan efektif sesuai dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan antikorupsi.
(N/014)
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi pengalihan aset negara senilai Rp263,4 miliar terkait lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang berbuka puasa, ratusan anak yatim dan dhuafa tampak berbaris rapi di Gedung Serba Guna Aceh Sepakat, Medan, membawa kant
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan memperingati Nuzulul Qur&039an 1447 H / 2026 M pada Jumat malam (6/3/2026), selepas sh
PEMERINTAHAN
BANDUNG Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib segera mengurus Sertifik
NASIONAL
BOGOR Sebuah surat edaran permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemerintah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara mulai 9 Maret 2026, karena belum
KESEHATAN
JAKARTA Ribuan massa menggelar aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina bertajuk Indonesia Bukan Satpam Israel di Jalan Medan Merd
PERISTIWA
MEDAN Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, mengkritik pelaksanaan program mudik gratis yang digelar Pemerintah Kota Med
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari praktik KKNkorupsi, kolusi, dan nepotisme
NASIONAL