Kemendagri Gelar Retreat Kepala Daerah, Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas

YOGYAKARTA -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga negara. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Kemendagri berencana menggelar retreat untuk kepala daerah yang akan dilaksanakan di Akmil Magelang selama seminggu, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Di tengah upaya efisiensi anggaran, muncul pertanyaan mengenai sumber pembiayaan untuk kegiatan retreat tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menjelaskan bahwa anggaran untuk retreat ini sudah tersedia di Kemendagri, yang memang selalu mengalokasikan dana untuk pembekalan kepala daerah.

"Anggaran untuk retreat ini sudah ada di Kemendagri. Selalu ada anggaran untuk pembekalan kepala daerah," ujar Bima Arya dalam keterangan persnya pada Selasa (11/2).

Bima juga menambahkan bahwa biaya perjalanan operasional setiap kepala daerah menuju lokasi retreat, yakni Akmil Magelang, akan ditanggung oleh anggaran daerah masing-masing. "Untuk biaya operasional perjalanan, itu ditanggung oleh anggaran daerah, karena setiap daerah sudah menganggarkan biaya perjalanan kepala daerah, yang memang selalu ada pos untuk rangkaian pelantikan dan pembekalan," jelasnya.

Program retreat ini, menurut Bima Arya, merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk mendukung arahan Presiden Prabowo dalam hal efisiensi anggaran. Diketahui sebelumnya, pembekalan kepala daerah biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti program Lemhannas yang berlangsung dua bulan atau BPSDM Kemendagri selama sebulan. Namun, kali ini program tersebut disatukan dalam satu minggu, sehingga jauh lebih efisien dalam hal waktu dan biaya.

"Justru [retreat kepala daerah] ini lebih efisien. Pembekalan kepala daerah sebelumnya lebih lama, namun dengan menggabungkannya dalam satu minggu, biayanya jauh lebih hemat," tegas Bima Arya.

Dengan langkah ini, Kemendagri berharap dapat memberikan pembekalan yang efektif kepada kepala daerah, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengelola anggaran dengan lebih bijak dan efisien.

(kp/n14)