"Tambang ilegal harus bersih, pendekatannya bukan hanya pendekatan Undang-Undang Pertambangan. Kita ingin melakukan pendekatan UU Tipikor karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka merugikan lingkungan," tambahnya.
Sebelumnya, Dedi telah mengunjungi salah satu tambang ilegal di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada Januari 2025. Dedi menemukan bahwa surat izin aktivitas pertambangan tersebut telah berakhir pada November 2024, sementara tambang ilegal lain di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung, sudah beroperasi selama 14 tahun dengan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 1 triliun.
Baca Juga:
Dedi berkomitmen untuk menuntaskan masalah ini dan memastikan bahwa semua tambang ilegal di Jawa Barat dapat dihilangkan demi kelestarian lingkungan dan kepentingan negara.
(kp/n14)
Baca Juga:
MANDAILING NATAL Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Febrianto menyampaikan apresiasi atas k
Pemerintahan
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menerima kunjungan audiensi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw
Pemerintahan
SURABAYA Kasus kekerasan dalam dunia olahraga anak kembali mencuat ke publik. Seorang pelatih futsal berinisial BAZ (33) dilaporkan memb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang revisi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang O
Nasional
TANJUNG BALAI Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu dan mengamankan tiga
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggaran fantastis senilai Rp 21,6 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk honor narasumber dalam kegiat
Pemerintahan
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggugurkan permohonan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemi
Nasional
BOJONEGORO Aksi penusukan tragis terjadi di Musala Al Manar, RT 04 RW 02, Desa/Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, S
Hukum dan Kriminal
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menerima kunjungan kerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (
Nasional
MEDAN Sejumlah jabatan strategis yang masih kosong di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan menjadi sorotan serius Komisi I DPRD
Politik
