Golkar Respons Surya Paloh soal 'Koalisi Permanen' Prabowo: Wajar untuk Ditanyakan

JAKARTA -Partai Golkar menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mempertanyakan batas waktu dari gagasan 'koalisi permanen' yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto kepada koalisi politiknya. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai pertanyaan yang diajukan oleh Paloh tersebut sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik nasional.

"Betul, itu pertanyaan betul dari Pak Surya Paloh, itu wajar untuk ditanyakan ke koalisi, ya," ujar Sarmuji kepada wartawan, Minggu (16/2/2025).

Golkar: Koalisi Permanen Setidaknya Satu Periode

Lebih lanjut, Sarmuji menjelaskan bahwa dalam pandangan Golkar, koalisi permanen setidaknya berlangsung selama satu periode pemerintahan agar stabilitas politik tetap terjaga. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa koalisi dapat berlanjut hingga periode berikutnya, mengingat tradisi politik di Indonesia yang memungkinkan seorang presiden menjabat selama dua periode.

"Tetapi koalisi permanen dalam pengertian kami itu ya setidak-tidaknya satu periode penuh. Jadi, jalannya pemerintahan ini jadi stabil. Tetapi karena kita itu adatnya, kebiasaannya itu presiden hampir selalu dua periode, ya bisa saja koalisi permanen itu dimaknai sampai dua periode," jelasnya.

Sarmuji juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum memberikan penjelasan rinci mengenai konsep dan durasi pasti dari koalisi permanen yang dimaksud.

"Jadi kan kemarin memang belum dinyatakan oleh Bapak Presiden, koalisi permanen itu maknanya seperti apa," imbuhnya.

Surya Paloh Pertanyakan Batas Waktu Koalisi Permanen

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons gagasan Prabowo Subianto terkait pembentukan koalisi permanen. Menurutnya, usulan tersebut perlu dikaji lebih dalam sebelum diterapkan.

"Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya, saya pikir itu amat memungkinkan," ujar Paloh saat menghadiri perayaan HUT Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Namun, Paloh menyoroti bahwa istilah 'permanen' perlu memiliki batas waktu yang jelas. Ia mempertanyakan seberapa lama konsep tersebut akan diterapkan, mengingat dinamika politik selalu berkembang.

"Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu, kan pasti ada batas waktu ya. Apakah dua kali pemilu? Tiga kali pemilu? Empat kali pemilu? Lima kali pemilu dan sebagainya ya," tuturnya.

Koalisi Permanen untuk Stabilitas Politik?

Sejumlah pihak menilai bahwa konsep koalisi permanen yang diusulkan Prabowo berpotensi menciptakan stabilitas politik dalam pemerintahan. Namun, masih ada perdebatan mengenai implementasi dan dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Apakah koalisi ini akan menjadi langkah strategis yang memperkuat pemerintahan atau justru membatasi dinamika politik dalam jangka panjang? Publik pun menantikan penjelasan lebih lanjut dari Presiden Prabowo terkait konsep ini.

(dc/a)