APDESU Desak Kejari Usut Dugaan Penyimpangan Dana BOS SDN 01 Labuhan Ruku
BATU BARA Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di depan
PERISTIWA
RIAU -Sebanyak 37 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dideportasi dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Dumai, Riau, pada Sabtu (15/2/2025). Sebelum dipulangkan ke Indonesia, mereka sempat menjalani hukuman penjara selama beberapa bulan oleh otoritas Malaysia karena masalah dokumen dan overstay.
Salah satu PMI asal Madura, Fauzan, mengungkapkan bahwa selama dalam tahanan mereka menghadapi berbagai permasalahan kesehatan, mulai dari gatal-gatal, demam, hingga pusing. "Kami banyak yang kena gatal-gatal. Kemudian ada yang demam dan pusing-pusing. Ada diberikan obat, tapi alakadarnya saja," ujarnya saat diwawancarai di Pelabuhan Dumai.
Selain itu, Fauzan juga mengeluhkan perlakuan buruk yang diterima selama di penjara, termasuk pemukulan dan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Ia juga menyoroti lambatnya proses deportasi yang ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. "Kami sudah beli tiket, tapi kenapa sampai menunggu tiga bulan dideportasi?" keluhnya.
Rincian Proses Deportasi dan Penanganan di Indonesia
Dari 37 PMI yang dideportasi, terdapat 21 laki-laki dan 16 perempuan. Mereka berasal dari berbagai daerah, di antaranya:
- Jawa Timur: 18 orang
- Nusa Tenggara Barat (NTB): 8 orang
- Nusa Tenggara Timur (NTT): 3 orang
- Sumatera Utara: 2 orang
- Sumatera Barat: 2 orang
- Kepulauan Riau, Jawa Barat, Aceh, dan Jawa Tengah: masing-masing 1 orang
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, Fanny Wahyu, menjelaskan bahwa para PMI ini dideportasi dari Tahanan Imigrasi Depot Kemayan, Pahang. Sesampainya di Pelabuhan Dumai, mereka menjalani pemeriksaan dokumen oleh Imigrasi dan pemeriksaan kesehatan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan.
"PMI ini sebelumnya menjalani hukuman penjara selama 5 hingga 6 bulan. Bahkan, ada yang sakit tetapi tidak diberikan obat secara maksimal," ungkap Fanny.
Setelah pemeriksaan awal, para PMI akan ditempatkan di shelter PMI Kota Dumai untuk pendataan dan penanganan lebih lanjut sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Harapan untuk Perlindungan Lebih Baik bagi PMI
Para PMI berharap pemerintah Indonesia, khususnya KBRI di Malaysia, dapat mempercepat proses pemulangan bagi PMI lainnya yang masih berada di tahanan Malaysia. Mereka juga meminta adanya perhatian lebih terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan PMI yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.
Kasus deportasi pekerja migran ilegal ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan dan pendampingan bagi warga negara Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri. Diharapkan ke depan, upaya pencegahan serta solusi bagi PMI non-prosedural dapat ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
(km/a)
BATU BARA Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di depan
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online (Judol) guna memperkuat pengawasan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba melalui berbagai langk
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai menjalin kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri kegiatan tabligh akbar dan bhakti sosial yang diselenggarakan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Ikatan Mahasiswa Muhammadiya
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Asahan menggelar rapat koordinasi di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Rabu (24/6/2
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri Sosialisasi Tingkat Balai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3T
PEMERINTAHAN
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penerapan teknologi pertanian modern usai menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS)
NASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mendalami permohonan perlindungan justice collaborator (JC) yang diajukan man
HUKUM DAN KRIMINAL