BEKASI -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyoroti penggusuran rumah dan sengketa lahan di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Cikarang belum mengajukan permohonan pengukuran sebelum melaksanakan eksekusi lahan.
"Betul, mereka sudah menyurati pada tahun 2022, tapi belum melakukan permohonan pengukuran," kata Nusron, Minggu (16/2).
Nusron menegaskan bahwa tidak ada surat permohonan eksekusi atau penggusuran terhadap lima rumah warga di lokasi tersebut. Menurutnya, sebelum eksekusi pengadilan dilakukan, diperlukan tahapan permohonan pengukuran untuk memastikan kesesuaian objek eksekusi.
Baca Juga:
Prosedur Hukum Harus Dipatuhi
Lebih lanjut, Nusron mengingatkan bahwa setiap proses hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.
Baca Juga:
"Kita ini negara hukum. Aturannya sudah jelas, yaitu sebelum ada penggusuran atau eksekusi pengadilan, pengadilan harus mengajukan permohonan pengukuran," tegas Nusron.
Ia juga menekankan bahwa sebelum eksekusi, pengadilan seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar dapat meminta BPN membatalkan sertifikat tanah warga yang terdampak.
Mahkamah Agung Bantah BPN Tidak Dilibatkan
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membantah klaim bahwa BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi lahan di Desa Setia Mekar oleh PN Cikarang. Juru Bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di Media Center MA, Jakarta, Kamis (13/2), menyatakan bahwa PN Cikarang telah melaksanakan pencocokan (constatering) dengan memohon bantuan Kantor BPN setempat sebelum eksekusi dilakukan.
"Berdasarkan berita acara tanggal 14 September 2022, constatering telah dilakukan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN. Namun, BPN sebelumnya telah diundang," ujar Yanto.
Eksekusi lahan yang dilakukan pada 30 Januari 2025 merupakan delegasi dari PN Bekasi. PN Bekasi sebelumnya telah memberikan teguran (aanmaning) kepada para termohon eksekusi dan mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi.
Hingga kini, polemik terkait sengketa lahan di Desa Setia Mekar masih terus bergulir. Warga yang terdampak telah mengadu ke DPR untuk mencari solusi atas penggusuran yang mereka alami meski mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM).
(cn/a)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB), menjadi tahanan kota. Pengal
Nasional
SERDANG BEDAGAI Seorang pengedar sabu berinisial SS (38), warga Dusun II, Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (S
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Neg
Pemerintahan
SUMUT Perusahaan perkebunan sawit asal Medan, PT. Rendi Permata Raya (PT. RPR), kembali menjadi sorotan setelah diketahui membuka ribuan he
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comDemam tifoid, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi), kini semakin sulit diobati akibat re
Kesehatan
TAPUT Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Dr. Fajar Riza Ul Haq MA mengungkapkan bahwa pemerintah tengah fokus membenahi ta
Pemerintahan
VATICAN Jenazah Paus Fransiskus telah menjalani proses pengawetan menggunakan teknik tanatopraksi dan disemayamkan di Basilika Santo Petrus
Internasional
MEDAN Curahan hujan yang cukup tinggi dan drainase yang kurang optimal menyebabkan ratusan rumah di Kecamatan Medan Labuhan dan Kelurahan S
Peristiwa
JAKARTA Bareskrim Polri menolak laporan yang diajukan oleh Peradi Bersatu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengadu dalam kasus tud
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk segera mencopot Rosma
Hukum dan Kriminal
