Zarof disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sidang lanjutan akan dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan dari penuntut umum terkait eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Zarof.