JAKARTA -Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, mengajukan permohonan agar dibebaskan dari kasus dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan pembantuan suap dalam penanganan perkara terpidana pembunuhan, Ronald Tannur, serta gratifikasi yang diterima pada 2012–2022. Permohonan ini disampaikan melalui nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (17/2/2025).
Dalam sidang tersebut, penasihat hukum Zarof, Erick Paat, menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap kejadian perkara, sehingga membuat beberapa hal dalam dakwaan tersebut kabur. Erick juga mengungkapkan ketidakjelasan mengenai dugaan suap yang melibatkan uang senilai Rp5 miliar yang diduga dijanjikan oleh Zarof kepada Hakim Agung Soesilo.
Erick menegaskan bahwa dakwaan mengenai pembantuan suap tidak dapat membuktikan keterlibatan Zarof dalam mempengaruhi putusan perkara yang ditangani oleh Hakim Soesilo. Selain itu, dakwaan mengenai gratifikasi juga dianggap tidak mencantumkan waktu, tempat, serta bentuk konkret dari perbuatan Zarof, baik saat menerima gratifikasi maupun dalam memengaruhi perkara yang ditangani.
Baca Juga:
Zarof Ricar didakwa melakukan pemufakatan jahat dengan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang kepada hakim, serta menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp915 miliar dan emas seberat 51 kilogram selama menjabat di MA pada periode 2012–2022. Kasus ini melibatkan penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dengan tujuan menyuap Hakim Ketua MA Soesilo dalam perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi pada tahun 2024.
Zarof disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Baca Juga:
Sidang lanjutan akan dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan dari penuntut umum terkait eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Zarof.
(at/a)
KUPANG Proses hukum terhadap Stefani alias Fani (20), mahasiswi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap ana
Hukum dan Kriminal
BANTEN Kasus penipuan dengan modus love scamming kembali terjadi. Kali ini menimpa Staf Media Pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Kani
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Lippo Group untuk membangun proyek percontohan rumah subs
Nasional
MALUKU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah barat laut Tanimbar, Maluku, pada Kamis malam (12/6/2025). Berdasarkan i
Peristiwa
SAMARINDA Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen menuai respons kritis dari kalangan akademisi d
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, melayangkan kritik tajam terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) merek
Nasional
AHMEDABAD Di tengah duka mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat Air India Penerbangan AI171 di Ahmedabad, secercah harapan muncul. Tim p
Internasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus MPR RI asal Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Dedy Iskandar Batubara, S.So
Pemerintahan
BANDA ACEH Menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) menggelar
Kesehatan
